Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Pemerintah diminta tak serta-merta mematikan pedagang pakaian bekas, melainkan melakukan pembatasan bertahap sebelum mereka beralih ke produk lokal.

Ia menuturkan, masyarakat sudah mulai melihat ada harapan dari perekonomian ke depan lebih bagus.

Diketahui, sampai dengan per 25 Juni 2025 utang pemerintah tercatat sebesar Rp9.138,05 triliun,

Purbaya mengaku tidak mengetahui ihwal kenaikan tunjangan kinerja (tukin) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Pernyataan ini disampaikan setelah sebelumnya muncul kesan adanya ketegangan dalam komunikasi.

Ini menanggapi kritik dari Mantan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, Hasan Nasbi, mengenai gaya komunikasinya yang dinilai dapat melemahkan pemerintahan.

Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong para pedagang, termasuk yang berjualan di Pasar Senen, untuk beralih menjual produk pakaian produksi dalam negeri.

Purbaya juga siapkan peraturan teknis untuk tangkal impor pakaian bekas, atur pembagian peran dalam penegakan hukum.

Ia menyoroti maraknya penjualan pakaian bekas di pasar tradisional hingga platform daring (online shop), yang menjadi tantangan serius bagi produsen lokal.

Analisis tim dalam negeri mengungkap kualitas pemrograman yang mengecewakan.

Purbaya mengungkapkan, kepercayaannya pada kemampuan para hacker lokal sudah dibangun sejak lama.

Purbaya mengakui kompleksitas kasus ini, terutama yang berkaitan dengan pemeriksaan di laboratorium.

Menurut KDM, simpanan pada giro memudahkan Pemda melakukan pencairan uang sesuai keperluan pembangunan.

Purbaya klaim bahwa skema pendanaan ini tidak membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Purbaya menyatakan akan melimpahkan gugatan mantan karyawan PT Kertas Leces (Persero) kepada Danantara.

Anggaran daerah juga menjadi fokus KPK melalui tugas koordinasi dan supervisi untuk melakukan survei SPI.

Menkeu Purbaya mengungkapkan asosiasi perhiasan mengajukan usulan kebijakan baru untuk memberantas praktik produsen perhiasan ilegal.

Menurut Doli, temuan dana mengendap ini dinilai sebagai bukti bahwa tata kelola anggaran di tingkat daerah memang bermasalah.

Purbaya mengungkapkan direksi Pertamina berkomitmen memperkuat sektor hulu migas dan melanjutkan pembangunan kilang di dalam negeri.

Jika gaya koboi Purbaya tidak diimbangi kehati-hatian fiskal, ia berpotensi menimbulkan gejolak yang lebih besar.