Indeks Purbaya Yudhi Sadewa

Airlangga mengatakan total 220 ribu jemaah haji akan menerima manfaat berupa biaya haji yang tidak naik meski avtur naik 70% karena ditanggung pemerintah.

Pembiayaan oleh bank untuk Kopdes Merah Putih diberikan dengan limit maksimal Rp3 miliar.

Dia juga menambahkan bahwa penolakan tahun lalu juga menyasar pengadaan komputer dalam jumlah besar.

Purbaya menilai revisi tersebut diperlukan karena aturan sebelumnya belum sepenuhnya sejalan dengan tujuan pemerintah dalam penerapan kebijakan DHE.

Sejumlah menteri justru meminta kenaikan anggaran dengan dalih akan menjalankan berbagai program prioritas.

Purbaya mengklaim anggaran untuk penerimaan CPNS 2026 telah dialokasikan kementeriannya.

Purbaya memastikan kanal 'Lapor Pak Purbaya' masih aktif dan terus digunakan sebagai salah satu instrumen untuk menangkap persoalan riil di lapangan.

Pemotongan gaji menteri ini belum mendapat restu dari Kepala Negara, kendati sudah ada pembicaraan di tingkat menteri.

Purbaya menduga adanya kebocoran dalam pengelolaan restitusi, terutama di sektor Sumber Daya Alam.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa akui sistem Coretax sulit digunakan hingga muncul joki SPT di medsos.

Purbaya usul Kemenkeu ambil alih PNM dari Danantara untuk optimalkan penyaluran KUR.

Pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi ini bisa dicapai jika pendapatan yang berhasil dikumpulkan negara juga meningkat dibandingkan tahun sebelumnya.

Pemerintah menegaskan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 sangat mampu untuk menahan kenaikan harga BBM.

Dengan pemberian PPN DTP ini, diharapkan harga tiket hanya akan mengalami kenaikan sekitar 9-13 persen.

Dari total SAL sebesar Rp420 triliun, Rp300 triliun di antaranya ditempatkan ke sejumlah bank himbara dan bank daerah.

Purbaya sanggah anggapan dan infomrasi bahwa Kementerian Keuangan kekurangan uang.

Pemerintah telah menyiapkan skenario anggaran dengan asumsi harga minyak dunia rata-rata mencapai 100 dolar AS per barel.

Pendapatan negara hingga Maret 2026 mencapai Rp574,9 triliun, sementara belanja terealisasi Rp815,0 triliun.

Regulasi ini merupakan turunan dari Instruksi Presiden No.17/2025 yang mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Koperasi Merah Putih.

Purbaya menegaskan bahwa proses penunjukan Fauzi telah dilakukan secara transparan dan akuntabel, sesuai aturan yang berlaku.