Indeks Psi

Di hari pertama kerja, Fraksi Partai Solidarita Indonesia (PSI) DPRD DKI Jakarta membuka posko pengaduan dari warga untuk dikawal agar program terwujud.

Ia mengatakan bahwa sikap penolakan terhadap pin emas bukan hanya muncul di PSI DKI Jakarta, tapi bagi seluruh pengurus DPP PSI.

Grace menuturkan, PSI ingin menaikkan standar kerja anggota DPRD DKI Jakarta, mulai dari turun ke bawah dan mengawal pengaduan masyarakat.

PSI minta dilibatkan dalam pansus pemilihan wagub DKI Jakarta agar adanya keterbukaan proses pemilihan wagub.

PSI memperkenalkan para Anggota DPRD DKI Jakarta Terpilih serta melantik pengurus tingkat kota dan kecamatan.

Dinas Marga DKI Jakarta menyatakan menghormati putusan MA dan siap menindak para PKL yang berjualan di jalan Jatibaru, Tanah Abang.

PSI menilai sindiran Anies justru menunjukkan kesalahan Gubernur Jakarta itu. Sebab, penindakan terhadap pencurian air di kawasan Sudirman-Thamrin tak kunjung dilakukan. 

PSI disebut Anies hanya peduli dengan persoalan rakyat kecil. Padahal ada persoalan besar lain di Jakarta yang luput seperti pelanggaran hotel dalam mengambil air tanah di Thamrin dan Sudirman.

Roy Thaniago mengatakan keinginan KPI untuk melebarkan definisi penyiaran hingga mencakup wilayah digital ini bermasalah karena tumpang tindih dengan UU ITE yang juga memiliki aturan soal konten dan sudah diampu oleh Kemenkominfo.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari PSI, William Aditya Sarana, mengklaim berhasil memenangkan gugatan di Mahkamah Agung soal perda ketertiban umum terkait larangan trotoar yang dijadikan tempat berjualan.

Wakil Ketua DPW PSI DKI Jakarta Rian Ernest menuturkan, hal yang dipermasalahkan dari pin itu adalah penggunaan bahan emas sehingga memakan biaya yang cukup besar.

Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi menjawab kritikan kader PSI Rian Ernest yang mengatakan bahwa DPRD DKI Jakarta tidak terbuka atas draf rancangan KUPA-PPAS 2019.

Lucius mengatakan, masyarakat bisa menuntut transparansi dan keterbukaan soal informasi anggaran yang jelas kepada PSI ketika sudah resmi menjabat di DPRD DKI Jakarta.

Anggota DPRD dari PSI memberi tanggapan soal penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

PSI DKI Jakarta mengingatkan agar ada proses yang transparan dan tidak tergesa-gesa dalam penyusunan KUA-PPAS untuk dasar APBD 2020 DKI Jakarta.

Menurut Grace sosok Mbah Moen tidak hanya panutan dan ulama karismatik umat Islam, namun juga menjadi jangkar politik kebangsaan.

Politikus PSI Viani Limardi meragukan penerbitan Instruksi Gubernur DKI Nomor 66 Tahun 2019 bisa menyelesaikan masalah polusi udara di Jakarta. 

Alasan pelaporan tersebut karena Ernest dinilai telah melecehkan DPRD DKI Jakarta dengan menuding adanya politik uang di pemilihan Wagub DKI Jakarta.

Politikus PSI siap bila dipanggil polisi terkait ucapannya terkait dugaan politik uang dalam pemilihan Wagub DKI Jakarta oleh DPRD DKI Jakarta.

Partai Gerindra menantang PSI untuk membuktikan siapa nama orang yang membagi-bagi amplop saat pemilihan Wagub DKI Jakarta