Indeks Presiden Kspi

Selain itu, ia meminta agar perlindungan pekerja platform digital (gig) seperti kurir dan ojek online juga masuk dalam RUU Ketenagakerjaan.

Sebanyak 75 ribu buruh diperkirakan akan turun ke jalan, untuk membawa emam tuntutan secara serempak pada 15-25 Agustus 2025 mendatang.

Buruh resmi membatalkan rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang sedianya akan digelar di depan Istana Negara dan Gedung DPR RI.

Kehadiran Prabowo akan menjadi momen bersejarah lantaran menjadi presiden kedua setelah Soekarno yang hadir secara langsung dalam perayaan Hari Buruh.

KSPI menyebutkan perusahaan seringkali tidak memperpanjang buruh kontrak menjelang hari raya untuk menghindari pembayaran THR.

Sembilan alasan KSPI menolak Perppu Cipta Kerja disahkan DPR. Mulai dari upah minimum hingga cuti haid.

KSPI dan Partai Buruh mengklaim telah berkomunikasi langsung dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memabahas putusan PTUN soal UMP 2022.

KSPI menilai putusan MK soal UU Cipta Kerja membuat aturan pengupahan harus kembali mengacu pada UU 13/2003 & PP Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

KSPI mendesak DPR agar melakukan legislative review untuk membatalkan UU Cipta Kerja.

Permenaker yang baru menambah jumlah komponen KHL dari 60 komponen menjadi 64 komponen, sementara buruh menuntut sampai 84 komponen.

KSPI khawatir buruh kembali diabaikan aspirasinya dan hanya menjadi stempel dalam pengesahan aturan turunan UU Ciptaker saja.

KSPI dan DPR membentuk tim perumus tandingan draf omnibus versi pemerintah.

Menjelang pemberlakukan new normal pada pekan depan, banyak kalangan mengkritik kesiapan pemerintah mengendalikan wabah Corona.

"Kami berpendapat [RUU Cipta Kerja] tidak sesuai apa yang diharapkan oleh presiden," kata Presiden KSPI Said Iqbal.

Rencana pembebasan kuota outsourcing membuat KSPI geram, sehingga mengecam pemerintah dan pengusaha yang membuat dan mengusulkan RUU Cipta Kerja.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak rencana pemerintah memangkas pesangon demi menarik investasi lantaran wacana itu justru sangat merugikan pekerja.

Rencana pemerintah menerapkan skema upah per jam mendapatkan penolakan dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) lantaran skema itu dinilai hanya memiskinkan buruh ketimbang menyejahterakan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal memprotes pembahasan RUU Omnibus Law yang tak melibatkan buruh, dan menuding pemerintah hanya memihak pengusaha dan investor. 

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) berencana menggelar aksi unjuk rasa dalam rangka menolak rancangan undang-undang (RUU) Omnibus Law di bidang ketenagakerjaan pada 15 Januari 2020.