Indeks Presiden Joko Widodo

Pemerintah Indonesia menjadikan Amerika Serikat sebagai contoh tetap melaksanakan Pemilu meski sebaran kasus COVID-19 tergolong tinggi.

Penunjukan Luhut menekankan pada tiga target utama penanganan COVID-19 dalam dua minggu.

Menurut Jokowi Pilkada harus tetap digelar, meski dalam kondisi pandemi COVID-19 yang tak tahu kapan akan berakhir.

Presiden Jokowi meminta aparat TNI, Polri dan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk menjaga netralitas sehingga kualitas demokrasi bisa ditingkatkan.

Jokowi mengakui pemerintah lengah mengawasi tiga klaster penyebaran COVID-19: perkantoran, keluarga, dan Pilkada.

Pasangan Bobby Afif Nasution-Aulia Rachman mendaftar ke KPU Kota Medan dengan mendapat dukungan delapan partai politik.

Papua & Papua Barat menjadi dua provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi saat pandemi COVID-19 ini, Presiden Jokowi pun senang.

Jokowi menyoroti regulasi yang tumpang tindih, reformasi birokrasi, hingga gerakan antikorupsi di masyarakat.

Menurut Jokowi tindakan menakut-nakuti yang dilakukan penegak hukum sudah mengarah kepada pemerasan dan bisa membahayakan agenda pembangunan nasional.

Alih-alih mempromosikan penggunaan masker, masih banyak menteri yang kerap terlihat tak menggunakan masker dengan alasan sedang berfoto bersama.

Jokowi merasa komunikasi dirinya & para menterinya sangat buruk saat berbicara soal penanganan COVID-19 sehingga meminta tidak sembarangan berkomentar.

Meski diprotes asosiasi profesi kedokteran, Jokowi tetap melantik 17 Anggota Konsil Kedokteran Indonesia.

Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengenakan pakaian adat Melayu Indonesia bercorak warna gelap.

Anggaran ibu kota negara yang akan dibangun di Kalimantan Timur tidak masuk dalam pembahasan nota keuangan pemerintah pusat untuk RAPBN 2021.

Pemeritah mengalokasikan anggaran Rp25,4 triliun untuk penanganan kesehatan pandemi COVID-19, salah satunya untuk pengadaan vaksin antivirus COVID-19.

Angka ini turun dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 dengan kisaran Rp695,2 triliun.

Dalam mengeluarkan kebijakan, menurut Jokowi harus mengedepankan ramah lingkungan dan melindungi hak asasi manusia (HAM) demi tercipta situasi yang baik.

Jokowi menegaskan tidak pernah main-main dengan upaya pemberantasan korupsi.

Meski tengah dilanda pandemi COVID-19, menurut Jokowi Indonesia perlu melakukan lompatan besar untuk tetap mampu mencapai target menjadi negara maju.

Ketua MPR Bambang Soesatyo mengingatkan pemerintah dampak resesi akibat pandemi semakin tak terhindarkan akibat adanya pandemi COVID-19.