Bappenas Pastikan Proyek Ibu Kota Baru Masih Berjalan

Oleh: Vincent Fabian Thomas - 14 Agustus 2020
Dibaca Normal 1 menit
Anggaran ibu kota negara yang akan dibangun di Kalimantan Timur tidak masuk dalam pembahasan nota keuangan pemerintah pusat untuk RAPBN 2021.
tirto.id - Agenda ibu kota negara (IKN) yang akan dibangun di Kalimantan Timur tidak masuk dalam pembahasan nota keuangan pemerintah pusat untuk RAPBN 2021. Baik pidato Presiden Joko Widodo maupun penjelasan lanjutan oleh Menteri teknis tak memuatnya.

Menteri Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa tak menjawab pasti mengapa pemerintah tak memasukkannya dalam penjelasan RAPBN 2021 maupun bilamana pemerintah sudah menganggarkannya. Namun ia memastikan proyek ini tetap akan dikerjakan.

“Ibu kota negara masih proyek yang sifatnya standby. Tahun ini (2020) kami selesaikan masterplan dan detail plan. Kegiatan sifatnya infrastruktur dasar tetap disiapkan khususnya terkait Samarinda dan Balikpapan,” ucap Suharso singkat dalam konferensi pers nota keuangan dan RUU APBN 2021 virtual, Jumat (14/8/2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 16 Juni 2020 juga sempat menerima pertanyaan dari wartawan bilamana ibu kota baru akan masuk anggaran 2021. Waktu itu Sri Mulyani masih enggan menjawab dan menyerahkan pada pengumuman langsung nota keuangan 2021.

“Soal Ibu Kota Negara nanti kita akan lihat di Nota Keuangan 2021, sekarang ini sedang kami buat," ujar dia dalam konferensi pers virtual, Selasa (16/6/2020).

Sri Mulyani waktu itu menjelaskan jika proyek IKN dapat memberi sumbangsih pada pemulihan ekonomi maka pasti ia akan masuk dalam RAPBN 2021. Namun, ia juga membuka kemungkinan bilamana pemerintah sedang perlu hitung-hitung lantaran pemerintah harus memperhatikan tambahan beban karena COVID-19.

"Tapi kalau dia berdasarkan tingkat kemampuan kita untuk membiayai dan kondisi kita karena beban covid-19 ini harus masuk di dalam perhitungan kita," ucap Sri Mulyani.

Berbeda saat pembacaan nota keuangan Agustus 2019 untuk APBN 2020. Waktu itu Jokowi mengumumkan dengan gamblang mengenai rencana pemindahan ibu kota bahkan meminta restu DPR RI.

Pada September 2019, anggaran pemindahan ibu kota belakangan diketahui amsuk ek dalam APBN senilai Rp2 triliun. Sisanya pemerintah tetap menggunakan skema alternatif seperti investasi dan KPBU.


Baca juga artikel terkait PRESIDEN JOKO WIDODO JOKOWI atau tulisan menarik lainnya Vincent Fabian Thomas
(tirto.id - Ekonomi)

Reporter: Vincent Fabian Thomas
Penulis: Vincent Fabian Thomas
Editor: Reja Hidayat
DarkLight