Jokowi Siapkan Anggaran PEN 2021 Rp356,5 Triliun

Angka ini turun dari Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) pada 2020 dengan kisaran Rp695,2 triliun.

Terbit 14 Aug 2020 15:11 WIB,

Waktu baca ±1 menit

Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin tiba di lokasi pembukaan masa persidangan I DPR tahun 2020-2021 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020). ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/pras.

tirto.id - Presiden Joko Widodo menyatakan pemulihan ekonomi nasional (PEN) akan dilanjutkan hingga tahun 2021. Pemerintah pun menyediakan anggaran Rp356,5 triliun. Anggaran ini ditujukan untuk menggenjot ekonomi usai terdampak COVID-19 sejak awal 2020.

Angka ini turun dari PEN pada 2020 dengan kisaran Rp695,2 triliun, yang juga dikenal sebagai biaya penanganan COVID-19.

“Seiring dengan pentingnya kelanjutan Pemulihan Ekonomi Nasional, pada RAPBN tahun 2021 dialokasikan anggaran sekitar Rp356,5 triliun,” ucap Jokowi dalam pidato sidang bersama DPR-MPR RI dan HUT ke-75 RI di kompleks parlemen, Jumat (14/8/2020).

Rinciannya, anggaran PEN ini digunakan sekitar RRp25,4 triliunnya untuk kesehatan. Pemerintah menargetkan penggunaannya untuk vaksin sampai bantuan iuran BPJS Kesehatan. Angka ini turun dari tahun 2020 yang mencapai Rp87,55 triliun.

Pemerintah juga menganggarkan perlindungan sosial pada masyarakat menengah ke bawah senilai Rp110,2 triliun, antara lain ditujukan bagi program keluarga harapan, kartu sembako, kartu pra kerja, serta bansos tunai. Jika dibandingkan dengan tahun 2020, angka itu lebih rendah dari sebelumnya mencapai Rp203,90 triliun.

Ketiga, pemerintah juga menganggarkan Rp136,7 triliun untuk sektoral kementerian lembaga. Dimulai dari peningkatan pariwisata, ketahanan pangan dan perikanan, kawasan industri, pengembangan ICT, pinjaman ke daerah, hingga antisipasi pemulihan ekonomi. Angka ini lebih besar dari PEN 2020 di angka Rp106,05 triliun.

Lalu ada juga dukungan pada UMKM senilai Rp48,8 triliun untuk subsidi bunga KUR, pembiayaan UMKM, penjaminan serta penempatan dana di perbankan. Angka ini lebih rendah dari PEN 2020 yang mencapai Rp123,47 triliun.

Kelima, ada pembiayaan korporasi di angka Rp14,9 triliun untuk lembaga penjaminan dan BUMN yang melakukan penugasan. Angka ini lebih kecil dari tahun 2020 Rp53,57 triliun.

Terakhir ada insentif dunia usaha Rp20,4 triliun yang disalurkan melalui pajak ditanggung pemerintah, pembebasan PPh impor, dan pengembalian pendahuluan PPN. Angka ini lebih kecil dari tahun 2020 yang mencapai Rp120,61 triliun.