Indeks Premium

Dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2018 itu ditegaskan, bahwa BBM jenis bensin (gasoline) RON minimum 88 (Premium) wajib tersedia di SPBU-SPBU wilayah Jawa, Madura, dan Bali.

Ada 571 SPBU di kawasan Jamali yang disiapkan untuk menyalurkan Premium.

Sebelumnya Pertamina tidak diwajibkan untuk memasok Premium di wilayah Jamali.

Pro kontra aturan
Premium di Jawa, Madura,
dan Bali.

Pertamina memberikan kuota Premium sebanyak 7,5 juta Kilo Liter (KL) pada 2018.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara berharap Presiden Joko Widodo membuktikan konsistensinya untuk memberantas mafia migas, tidak omong kosong.

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS), Marwan Batubara menyebutkan bahwa keputusan mengamankan premium di Jamali tidak dilandasi oleh pemikiran yang komprehensif.

Rini menyatakan, Pertamina harus mau menyukseskan program pemerintah, salah satunya menyediakan BBM jenis Premium untuk masyarakat.

Pemerintah mewajibkan Pertamina menjual Premium di Jawa Madura dan Bali untuk menyiasati kenaikan harga minyak mentah dunia.

Pertamina belum menghitung potensi peningkatan kerugian akibat penugasan penyaluran premium ke kawasan Jawa, Madura dan Bali.

Marwan menilai, pilihan untuk memberikan subsidi BBM jenis Pertalite sangat dilematis.

Bhima Yudhistira mengatakan dampak kenaikan harga Pertalite berpengaruh ke peningkatan pengeluaran kelas menengah bawah.

Kendati BBM jenis Premium lebih murah, kualitasnya terhadap mesin masih lebih rendah dari Pertalite.

BPH Migas menilai banyak kendaraan yang lebih nyaman apabila diisi dengan Pertalite dan Pertamax daripada Premium.

Kelangkaan ini dinilai janggal mengingat BPH Migas telah menugaskan PT Pertamina menjual Premium dengan kuota 7,5 juta kiloliter.

Meski harga minyak dunia naik dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah dinilai tidak akan merevisi harga BBM subsidi di tahun politik.

Terlepas dari persoalan kualitas dan lingkungan, saat ini Premium masih dibutuhkan masyarakat kurang mampu.

BPH Migas menyebut, banyak faktor yang menjadi penghambat implementasi Program BBM Satu Harga belum optimal.

YLKI mempertanyakan komitmen pemerintah yang masih memberikan izin SPBU menual BBM bermutu rendah.

Klaim pertamina, hilangnya 20 persen premium di total SPBU disebabkan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 (Perpres 191/2014).