Indeks Praperadilan Mardani Maming

Alasan penolakan praperadilan salah satunya adalah karena Mardani Maming telah dimasukkan ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) KPK.

KPK dianggap menyembunyikan informasi terkait konfirmasi kehadiran Mardani Maming pada agenda pemeriksaan di KPK pada Kamis 28 Juli 2022.

PN Jaksel menjadwalkan pembacaan putusan praperadilan mantan Bupati Tanah Bumbu, Mardani H Maming siang ini.

Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Mardani Maming telah memasuki babak baru. Awalnya a berstatus sebagai saksi, namun kini telah menyandang tersangka.

Menurut Denny Indrayana KPK seharusnya menunggu putusan praperadilan Mardani Maming yang rencananya dibacakan pada Rabu 27 Juli 2022.

Penjemputan paksa dilakukan KPK lantaran Mardani Maming dinilai tidak kooperatif akibat dua kali mangkir dari panggilan penyidik.

Tim kuasa hukum Mardani Maming akan membawa sejumlah alat bukti tambahan dan menghadirkan ahli di sidang praperadilan untuk menguatkan permohonan mereka.

Tim kuasa hukum Mardani Maming akan memperlihatkan bukti-bukti transaksi yang dituduhkan oleh KPK.

Bambang Widjojanto membantah masih mendapatkan bantuan hukum dan perlindungan keamanan dari KPK, meski tak lagi menjabat.

Bambang Widjojanto menyebut penetapan tersangka Mardani Maming punya dimensi khas dan khusus, bukan sekedar kasus hukum biasa. 

Denny Indrayana menyebut pemanggilan KPK terhadap Mardani Maming belum tentu diperlukan mengingat masih ada kemungkinan penetapan tersangka gugur.

KPK menyebut telah mempunyai lebih dari dua alat bukti untuk menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka.

KPK menyampikan bahwa perkara Mardani Maming yang tengah diusut KPK belum ditangani oleh penegak hukum lain.

Biro Hukum KPK membantah pernyataan tim kuasa hukum Mardani Maming yang menyebut KPK tidak memiliki undang-undang yang jelas.

Tim kuasa hukum menyatakan KPK tidak berwenang menetapkan Mardani Maming sebagai tersangka karena kasus yang sama sedang bergulir di Kejaksaan Agung.

MAKI menilai Mantan Ketua DPR Setya Novanto tetap ditahan oleh KPK meski yang bersangkutan tengah mengajukan praperadilan.

Denny Indrayana minta KPK harus menunggu putusan praperadilan sebelum memeriksa Mardani Maming.

Tak hanya Denny Indrayana, PBNU juga menunjuk eks Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto untuk mendampingi Mardani Maming.

Tim Biro Hukum KPK masih membutuhkan waktu mempersiapkan administrasi serta bahan jawaban untuk sidang praperadilan yang diajukan Mardani Maming.