Indeks Politik Bahasa

Kolonialis acap menciptakan toponimi bagi negara jajahannya, dari "far east" sampai "middle east". Seolah merekalah pusatnya, yang lain hanyalah objek.

Bahasa Belanda tak merebak luas di Indonesia, tak seperti koloni lain. Sebab, pemerintah kolonial tak pernah sudi mengajarkan bahasanya kepada pribumi.

Penggunaan eufemisme tak pernah lepas dari bahasa komunikasi penguasa kepada rakyatnya. Ia berusaha memperhalus kata dan mengaburkan fakta yang sebenarnya.

Akronim pada mulanya digunakan untuk keperluan militer. Seiring waktu kian populer di tengah khalayak karena sering dipakai oleh para jurnalis.

Kongres Bahasa Indonesia I meresmikan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Digerakkan para wartawan dan cendekiawan.

Jauh dari keraton (Solo atau Yogyakarta), orang Banyumasan bebas dari unggah-ungguh priyayi.

Bahasa Mandarin akan dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan dari tingkat sekolah sampai universitas di Arab Saudi.

Balai Pustaka pernah jadi penerbit buku sastra nomor wahid, namun jatuh karena salah urus.

Gaya keminggris pejabat kita saat ini bukan fenomena baru. Dulu banyak pejabat kita yang kemlondo.

Bagaimana sejarah pendudukan Soviet dan politik bahasa pasca-Perang Dingin menciptakan ketimpangan dan masalah integrasi sosial di Estonia?

Soal wilajah, orang dan pemerintah Indonesia djelas super nasionalis. Tapi soal bahasa, "NKRI Harga Mati" tidak pernah berlaku.

Kata-kata serapah yang dilontarkan pejabat atau politisi kerap menimbulkan persoalan karena dinilai tidak sopan. Dalam konteks tertentu, penggunaan serapah justru menunjukkan keakraban.