tirto.id - "Sembunyikan kemerdekaan! Sembunyikan! Larikan dia ke hutan, bungkus dengan lumut, bawalah ke laut!" tulis Paul-Eerik Rummo, penyair Estonia.
Sajak itu terbit pada 1989 dan dirayakan oleh massa yang bergandengan tangan melindungi sebuah stasiun radio di ibukota Tallinn dari ancaman tank-tank Soviet. Peristiwa itu kelak dikenal dunia dengan nama Singing Revolution, Revolusi Nyanyi, sebuah gerakan pembangkangan massal bernapas panjang (1987-1991) yang mengawali lepasnya Estonia dari Moskow.
Tapi sajak Rummo rupanya telah rampung lama sebelum Revolusi Nyanyi, tepatnya pada 1972. Tahun ketika “Mengapa Aku Tidak Kabur ke Luar Negeri” dikerjakan, yakni 1968, juga tak kalah historis. Agustus tahun itu, tank-tank Soviet menyerbu Praha, Cekoslowakia, mengakhiri pencarian atas model sosialisme yang lebih otentik dan tidak birokratis (populer dengan nama “Sosialisme Berwajah Manusia”) di bawah kepemimpinan Alexander Dubček, Sekretaris Pertama Presidium Komite Sentral Partai Komunis Cekoslowakia yang membangkang Moskow.
Eksperimen Praha secara cepat menyebar luas di kawasan Blok Timur tujuh bulan sebelumnya, berita tentang serbuan tank-tank pasukan merah pun segera menyergap seantero Eropa Timur—termasuk Estonia dan dua tetangga Baltiknya, Latvia dan Lithuania.
Di Tallin sendiri, sebagaimana dicatat oleh sejarawan Amir Weiner dalam "Déjà Vu All over Again: Prague Spring, Romanian Summer and Soviet Autumn on the Soviet Western Frontier" (2006), tersebar pamflet para pembangkang berbunyi: “Moskow, jangan sentuh Cekoslowakia! Matilah Munich Merah! Hidup Cekoslowakia!”
“Munich Merah”—demikianlah para pembangkang membandingkan serbuan pasukan merah ke Praha dengan rezim Nazi Jerman: dengan cara membuat acuan ke Munich, kota yang dielu-elukan oleh kaum fasis pada 1933 sebagai Hauptstadt der Bewegung, ibukota gerakan.
Ketakutan memang merajalela. Tapi di tahun-tahun itu, anak-anak muda, seniman, penyair Tallinn menemukan suaka di ranah kebudayaan. Dan Rummo jadi salah satu penyair kesayangan yang kira-kira sederajat dengan Vaclav Havel di Cekoslowakia. Dia menulis dalam bahasa Estonia, yang dianaktirikan di tengah proses rusifikasi yang mewajibkan pendidikan dalam bahasa Rusia.
Warisan Perang Dingin
RUSIA punya reputasi yang buruk bagi Estonia dan dua negara di kawasan Baltik lainnya, Latvia dan Lithuania. Negeri ini pernah diduduki Rusia selama 250 tahun dalam tiga periode terpisah. Periode pertama (1710-1917) terjadi di bawah kekuasaan Tsar, pendudukan kedua pada awal Perang Dunia II (1940-1941) yang diselingi oleh pendudukan Nazi Jerman, dan ketiga pada 1944-1991.
Jauh sebelum Rusia datang, tepatnya pada abad ke-13, Estonia sempat dicaplok Kerajaan Denmark. Tiga abad kemudian, Estonia sebelah utara dikuasai Kerajaan Swedia, sementara wilayah selatan dikendalikan oleh Polandia-Lithuania.
Orang-orang Jerman (“Jerman Baltik”) berdatangan sekitar abad ke-12 dan berkembang menjadi salah satu kelompok elit. Pada paruh kedua abad ke-19, para intelektual Jerman Baltik mengimpor gagasan dan praktik nasionalisme dari Prussia, menggali budaya petani setempat, lalu melahirkan gerakan kebangkitan nasional Estonia dalam kurun waktu yang cukup panjang.
Estonia baru menjadi negara merdeka pada 1918, setahun setelah Revolusi Bolshevik meruntuhkan imperium Tsar.
Respons Partai Komunis Uni Soviet terhadap nasionalisme dunia terjajah tak sama dari zaman ke zaman. Di bawah Lenin, kaum Bolshevik menyelenggarakan Kongres Baku yang mendukung pembebasan masyarakat terjajah dari belenggu tuan-tuan Eropa di Asia dan Afrika, juga di negeri-negeri jiran yang dicaplok Tsar sejak abad 18.
Namun selama periode Perang Dingin, Rusia mencengkeram erat sejumlah negeri di Eropa Timur, bahkan tak segan-segan melakukan intervensi militer seperti di Hungaria (1956) dan Cekoslovakia (1968)—kecuali Yugoslavia yang sejak dini sudah membangkang dari Moskow.
Di sisi lain, tirai Besi, demikian istilah yang dipakai PM Inggris Churchill untuk menggambarkan pengaruh Soviet di Eropa Timur, belum sepenuhnya tegak hingga 1949, ketika Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) dideklarasikan. Sebelum itu, pada sejumlah pemilu di Hungaria dan negeri-negeri yang kelak dikangkangi Soviet, misalnya, bahkan Stalin masih mengizinkan pluralisme politik dan aliansi partai-partai komunis dengan partai non-komunis.
Anti-komunisme sebagai doktrin politik luar negeri AS—yang membiayai proyek rekonstruksi pasca-perang di Eropa Barat—berdirinya NATO, ditambah paranoia Stalin, mendorong Soviet mengokohkan tirai besi di bekas Front Timur yang akhirnya membelah Eropa. AS percaya bahwa Soviet akan membiayai gerakan-gerakan anti-kolonial di seluruh dunia. Namun, kenyataannya tidak sesederhana itu.
Sebagaimana ditulis wakil editor New Left Review Daniel Finn dalam “The Soviets Abroad” yang terbit di majalah Jacobin edisi musim gugur 2017, yang terjadi adalah sebaliknya. Soviet rupanya cukup konservatif dalam kebijakan luar negerinya dan—jika tidak didesak—ogah-ogahan mendukung gerakan-gerakan revolusioner di Dunia Ketiga, satu fakta yang juga diakui oleh Menlu AS Kissinger pada awal 1970an.
Sebaliknya, selama Perang Dingin, negeri-negeri bekas jajahanlah yang berpaling ke Soviet—dan selanjutnya ke RRC—karena tak mendapat simpati dari AS yang dalam banyak kasus bahkan berusaha mendongkel para pemimpin yang terpilih secara demokratis seperti Lumumba di Kongo dan Mossadegh di Iran. Stalin, bahkan bagi banyak partai komunis Dunia Ketiga, dianggap kurang revolusioner. Cina adalah contoh klasik di mana Moskow memilih untuk menggandeng kubu nasionalis Sun Yat Sen alih-alih Partai Komunis Cina. Pada 1946, tulis Finn, Stalin “hangat-hangat kuku mendukung aksi penggulingan monarki oleh komunis Yunani, sembari percaya bahwa perjuangan mereka sia-sia.”
Kecuali di bekas Front Timur yang berbatasan langsung dengan Blok Kapitalis Barat.
“Tak ada anggota keluarga kami yang tak punya riwayat diciduk dan diinterogasi KGB,” terang seorang perempuan muda yang menjadi pemandu Tirto di Museum Penjara KGB, Tallinn. Seolah jadi memori kolektif warga Tallinn, ucapan ini tak hanya saya dengar sekali.
Di Tallinn, 24 Agustus 1989, ada alasan mengapa para pembangkang menyebut massa-rakyat tumpah ke jalan-jalan. Hari itu adalah ulang tahun ke-50 Kesepakatan Molotov-Ribbentrop, sebuah pakta rahasia yang diteken Nazi Jerman dan Uni Soviet untuk tidak saling menyerang, dan memungkinkan keduanya mencaplok masing-masing kawasan Eropa Barat dan Eropa Timur.
Dus, bagi masyarakat Estonia, ejekan “Munich Merah” yang dilayangkan kepada Pasukan Merah di Cekoslowakia tepat belaka.
Ketimpangan Sosial: Buntut Panjang Pendudukan
“Kami merdeka dua kali dari Rusia. Ini kemerdekaan kami yang paling lama, hampir 30 tahun. Yah, mudah-mudahan akan terus begini,” terang Vivian Melder, mahasiswa film tahun ke-3 Tallinn University yang menjadi pemandu Tirto di kawasan kota tua Tallinn. “Selama pendudukan, seluruh Estonia dirusiakan. Semua wajib bisa berbahasa Rusia. Ada banyak orang bahkan mengganti nama mereka dengan nama berbau Rusia,” ujar Vivian menerangkan proses Rusifikasi pasca-Perang Dunia II.
Mayoritas etnis Rusia di Estonia lahir dari keluarga imigran yang dikirim Kremlin sebagai tenaga kerja di Estonia selama periode pendudukan. Kini jumlah mereka sekitar 300 ribuan. Pada 1991, pemerintahan baru membuat keputusan: hanya orang Rusia yang tinggal di Estonia sebelum Perang Dunia II-lah yang direken sebagai warganegara. Selebihnya, yang datang selama pendudukan—notabene mayoritas warga Rusia—harus mendaftar ulang sebagai warga negara. Prosesnya tak mudah, karena salah satu syaratnya adalah menguasai bahasa Estonia.
Menurut data sensus penduduk 2011 yang dikutip Martin Ehala dalam catatannya di Aspen Review pada 2014, dari 1,29 juta penduduk Estonia, 30 persennya adalah penutur bahasa Rusia—sebagian besar adalah orang Rusia, Ukraina, Belarusia, dan berbagai etnis lainnya yang menggunakan Rusia sebagai bahasa ibu. Tren ini, catat Ehala, berbalik ketika Uni Soviet runtuh, sebagian karena para serdadu Rusia (beserta keluarga mereka) ditarik dari Estonia.
Orang Estonia sendiri lebih merasa sebagai bagian dari masyarakat Nordik, karena bahasa mereka yang berkerabat dengan bahasa Finlandia. Beberapa dekade terakhir pendudukan Soviet, Mosko sedikit melonggarkan kebijakan media di Estonia. Walhasil, kanal-kanal televisi Finlandia bisa ditonton di Estonia. Bahkan, ada lelucon populer yang mengatakan Uni Soviet runtuh karena siaran TV Finlandia.
Sebelum 1991, di bawah rezim yang dikendalikan dari Kremlin, orang Rusia tak wajib belajar bahasa setempat. Mereka memiliki privilese yang besar, khususnya untuk pekerjaan (sebagian besar generasi awal yang dikirim ke Estonia adalah teknisi dan pekerja terdidik lainnya). Namun yang sebaliknya berlaku untuk orang Estonia: harus belajar bahasa Rusia dan tak memiliki privilese sebanyak orang Rusia.
Ketika Estonia lepas dari cengkeraman Moskow, etnis Rusia tiba-tiba beralih status jadi orang asing berpaspor abu-abu. Tak diakui di Rusia, tak juga di Estonia. Pada awal 1990an, semua universitas negeri dan sekolah umum diwajibkan berbahasa Estonia. Dari jurang linguistik inilah riwayat ketimpangan sosial dan kecurigaan pasca-Perang Dingin antara kedua etnis bermula.
Meski sebagian besar etnis Rusia tak punya niat untuk pindah ke negeri beruang merah, persepsi tentang kesenjangan sosial terus terpelihara di lingkaran sosial mereka. Menurut studi tentang integrasi masyarakat rilisan 2015 yang dikutip dalam Estonian Human Development Report 2016/2017, hanya 1 dari 3 orang Rusia yang percaya bahwa kesempatan bagi mereka untuk pekerjaan yang layak di sektor swasta setara dengan peluang yang didapat orang Estonia. Satu dari sebelas orang Rusia percaya bahwa mereka bisa meraih posisi manajerial papan atas di badan-badan pemerintahan. Mengutip laporan OECD, laporan Guardian pada Mei 2018, mencatat Estonia sebagai negara dengan tingkat ketimpangan ekonomi tertinggi di Uni Eropa.
Provokasi Kremlin
Lebih dari setengah penutur bahasa Rusia tinggal dalam lingkungan berbahasa Rusia dengan sedikit sekali kontak dengan orang Estonia. Sementara 45% orang jarang sekali berinteraksi dengan orang Rusia. Mayoritas etnis Rusia tinggal di pinggiran kota Tallin, sementara sebagian lainnya menyebar di kawasan industri di wilayah timur yang berbatasan dengan Rusia.
“Tempat yang kamu tinggali kemarin itu ghetto Rusia,” ujar Berit Renser tentang kamar AirBnb yang saya inapi begitu menginjakkan kaki di Tallinn.
Khrushchovskaya, demikian warga setempat menjuluki kompleks apartemen yang dibangun pada era Soviet, masih banyak ditinggali etnis Rusia. Kalaupun tidak, biasanya dirombak jadi kompleks hipster dan perkantoran startup—sektor ekonomi yang terus berkembang di Estonia—seperti yang terlihat di kawasan Telliskivi di barat laut Tallinn.
“Nah, dulu orang Estonia dilarang masuk hotel itu, bahkan tak boleh mendekat,” lanjut penulis blog jalan-jalan itu ketika melintasi Sokos Viru Hotel yang terletak di pusat kota.
Arsitektur Sokos Viru Hotel mirip penginapan yang saya tempati sebelumnya, khas brutalis era Khruschev: fungsional, kaku, tak banyak ornamen. Pada era pendudukan Soviet, tamu negara biasanya diinapkan di Sokos Viru. Di lantai paling atas terdapat bangsal penyadapan yang kini disulap jadi museum mini KGB. “Saya benci bangunan ini. Tapi ya mau gimana lagi. Ini sejarah,” ujar Berit seraya menyetiri saya ke Paldiski, 50 km dari Tallinn.
Paldiski adalah kota kecil nan sepi dengan mayoritas penduduk etnis Rusia. Suasananya mirip kota-kota kecil di film-film Amerika yang dipenuhi redneck, lengkap dengan laki-laki pirang, kekar, berpakaian sporty, gereja (mayoritas Ortodoks) sebagai pusat aktivitas warga, jalan-jalan lengang, penginapan kecil setara motel, dan rumah-rumah reot. Pemandangan yang pertama kami jumpai adalah dua laki-laki berbahasa Rusia berkelahi hingga berguling-guling di tanah. Tak lama kemudian, seorang pria Rusia lainnya menghampiri keduanya lalu menonton perkelahian itu sambil jongkok dan merokok dari jarak satu meter.
Bahasa Inggris dan Estonia tak terdengar di Paldiski. Berit, kawan perjalanan saya, acapkali harus berbahasa Rusia—satu hal yang menurutnya lama tak ia praktikkan—untuk menanyakan arah.
“Pria tadi dari gereja. Dia undang kita untuk datang ke acara musik gereja. Kamu beruntung, dia baik sama kamu. Dia bilang, ‘ajak sekalian temanmu jalan-jalan’,” jelas Berit setelah menceritakan naiknya sentimen anti-imigran di kota-kota kecil, termasuk Paldiski, setelah masuknya gelombang imigran akibat perang sipil di Suriah.
“Memang ada ketimpangan yang yang harus diatasi. Tapi jangan lupa, orang terkaya di Estonia adalah orang Rusia, bapaknya ketua partai saya sendiri,” sanggah Katrin Saks menjawab pertanyaan saya tentang etnis Rusia. Saks adalah jurnalis veteran yang kini menjabat rektor Baltic Film and Media School di Tallinn, dan pernah mewakili kelompok sosialis di Parlemen Eropa.
Orang kaya yang ia maksud adalah konglomerat bisnis transportasi Oleg Ossinovski. Pada 2013, media nasional Eesti Rahvusringhääling menaruh Ossinovski di urutan teratas orang terkaya Estonia dengan aset sekitar 297,9 juta euro. Ia ayah dari Jevgeni Ossinovski, Ketua Partai Sosial Demokrat Estonia, sekaligus salah satu penyandang dana terbesar untuk partai kiri-tengah tersebut.
Selain menjadi salah satu akar ketimpangan, problem jurang bahasa ini bikin pemerintah ketar-ketir karena sebagian besar warga Rusia mengandalkan asupan informasi harian dari sumber-sumber berita berbahasa Rusia, termasuk media-media yang tunduk pada Kremlin. Presiden Rusia Vladimir Putin, yang membingkai isu integrasi sosial di Estonia sebagai diskriminasi rasial, bahkan diidolakan oleh penutur bahasa Rusia, tak hanya di Estonia, tapi juga di Latvia dan Lithuania.
“Divided loyalty”, atau loyalitas yang terbelah, adalah istilah yang kerap dipakai media-media berbahasa Inggris saat menggambarkan kegandrungan akan Putin di tengah minoritas Rusia di negeri-negeri Baltik. Setelah Moskow menganeksasi Semenanjung Krimea pada 2014, problem integrasi sosial segera menjadi prioritas Tallinn.
Pada tahun yang sama, seorang pejabat Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan bahwa Moskow bertanggung jawab melindungi etnis Rusia di berbagai negeri. “Kami sedang mengusahakan agar rekan-rekan setanah air Rusia, di mana pun mereka tinggal, dijamin hak dan kemerdekaannya ... dan berkesempatan untuk melestarikan budaya dan tradisi tanah air historis mereka,” kata Anatoly Makarov, sang pejabat Kemenlu Moskow, sebagaimana dikutip Vox.
“Kebijakan kami sudah berubah. Akhirnya kami mendiversifikasi bahasa media-media publik. Misalnya, kami membikin program-program radio nasional berbahasa Rusia,” terang Andres Jõesaar, seorang profesor kajian media di Tallinn University.
“Anda belajar dari kasus keterlibatan Putin dalam pemilu Amerika Serikat yang sekarang sedang diusut?” tanya saya.
“Jelas. Kami memang selalu punya masalah dengan tetangga kami yang satu itu.”
Editor: Nurul Qomariyah Pramisti
