Ketua Umum PB IDI justru mendorong pemerintah untuk menambah program studi dokter spesialis yang disesuaikan dengan masalah kesehatan di wilayah Indonesia.
"Bansos? Kan, kepala negara boleh. Kecuali Pak Jokowi bilang pilih ini, ya, baru enggak boleh," kata Bagja di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (5/2/2024).
"Bahwa putusan DKPP ini tidak ada kaitannya secara hukum dengan legal standing paslon Prabowo-Gibran," kata Wakil Ketua TKN Prabowo-Gibran, Habiburokhman.
Bawaslu mengakui telah mengirimkan surat imbauan kepada Presiden Jokowi untuk mengingatkan para menterinya mengambil cuti jika ingin melakukan kampanye.