Indeks Polhukam

Habiburokhman menyindir kaum pro demokrasi yang merasa nyaman dengan KUHP saat ini yang notabene buatan rezim kolonial Belanda.

Bareskrim akan memeriksa Kepala BPOM Penny K. Lukito sebagai saksi kasus gangguan ginjal akut pada anak.

Ferdy Sambo memberikan perintah ke Ridwan Soplanit agar perkara pembunuhan Brigadir J tidak perlu diramaikan, karena itu menyangkut aib keluarga.

Komisi III DPR RI masih melakukan harmonisasi dengan pemerintah terkait draf RKUHP yang diharapkan selesai di akhir tahun 2022 ini.

Apabila kondisi Lukas Enembe dinyatakan sehat oleh tim dokter KPK dan IDI, maka harus segera dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka.

Jokowi mengingatkan kepada bakal capres-cawapres untuk tidak melakukan politisasi Suku, Agama, Ras, dan Antargolongan (SARA) menjelang Pemilu 2024.

Pegawai bank mengakui ada transaksi keuangan dari rekening Brigadir J setelah yang bersangkutan dibunuh oleh Sambo dan kawan-kawan.

Taufik berharap penundaan pembahasan draf akhir RKUHP dimanfaatkan masyarakat sipil untuk memberikan masukan.

Anak buah Ferdy Sambo di Provos Polri, Kombes Susanto mengaku sakit sehingga tak bisa hadir di persidangan. Susanto sedianya akan diperiksa sebagai saksi.

Aksi sekelompok pelajar menendang perempuan lansia di Tapanuli Selatan, Sumatera Utara membetot perhatian Menko Polhukam Mahfud MD. 

Pangi mengamini survei SMRC bila kepindahan Ganjar Pranowo ke partai lain dapat mengerek elektabilitas secara signifikan.

PBNU menilai Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti memiliki komitmen kuat untuk memajukan Muhammadiyah, umat dan bangsa.

Sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua kembali dilanjutkan setelah sebelumnya ditunda satu pekan. 

Perludem khawatir kehadiran Perppu justru mengganggu pelaksanaan pemilu demi mengakomodir DOB dan nomor urut.

Menurut Eddy, Haedar Nashir & Abdul Mu'ti telah membuktikan peran strategis Muhammadiyah di masa krisis bisa membantu warga menghadapi pandemi COVID-19.

Haedar Nashir dan Abdul Muti resmi dua kali atau dua periode menjadi Ketum dan Sekretaris PP Muhammadiyah.

Haedar Nashir dan Abdul Mu'ti terpilih sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah masa jabatan 2022-2027.

Memasukkan pengaturan tindak pidana HAM berat dalam RKUHP dinilai kemunduran penegakan HAM di Indonesia.

Haedar Nashir meraih suara terbanyak sebagai formatur PP Muhammdiyah dan berpeluang kembali menjadi Ketua Umum.

Nantinya tim formatur akan mengadakan sidang untuk memilih Ketua Umum PP Aisyiyah dan hasilnya akan dibawa ke sidang pleno untuk disahkan.