Indeks Polda Sumbar

Tersangka IS melakukan aksinya saat korban menuju ke rumahnya sekitar pukul 18.30 WIB.

Pelaku pembunuhan gadis penjual gorengan di Padang Pariaman adalah residivis kasus pencabulan.

Polda Sumbar pun masih menunggu kapan ekshumasi akan dilakukan oleh PDFMI.

Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa surat ekshumasi Afif Maulana sudah dibuat Polda Sumbar dan sudah diserahkan ke keluarga korban.

LBH Padang hingga kini masih memastikan bahwa AM tidak terlibat dalam tawuran sebagaimana disebutkan Kapolda Sumbar.

Polda Sumbar menyebut pemeriksaan kepada anak korban harus dilakukan terlebih dahulu.

Di situasi krisis, menurut psikologi forensik, AM lebih mungkin mengikuti apa yang dilakukan teman-temannya ketimbang ambil tindakan sendiri.

Kapolda Sumbar Irjen Suharyono, mengeklaim sudah mempunyai bukti AM pelaku tawuran.

Saksi anak A mengaku tidak melihat AM melompat dari Jembatan Kuranji seperti pernyataan Polda Sumbar selam ini.

Koalisi Masyarakat Sipil menilai tindakan anggota Polda Sumbar ini merupakan bentuk penyiksaan tidak manusiawi.

Menurut Irjen Suharyono, sampai saat ini pemeriksaan lanjutan untuk memastikan ada atau tidaknya anggota lain yang melakukan pelanggaran masih dilakukan.

Benny Mamoto melakukan investigasi langsung sekitar pukul 03.00 WIB.

Menurut perwakilan LBH Padang, Adrizal, pelaporan ini diharapkan tidak ada impunitas bagi pelaku kejahatan, sekalipun aparat. 

Polda Sumbar diduga melakukan pelanggaran prosedur dalam menangkap para anak-anak dan remaja yang dituding hendak tawuran.

Kesaksian ini membuat LBH Padang yakin bahwa ada penyiksaan dengan menunjukkan kondisi jasad AM saat dievakuasi. 

LBH Padang mendesak agar penanganan perkara kasus dugaan penganiayaan anak ditangani oleh Mabes Polri.

Mabes Polri memberikan asistensi kepada Polda Sumbar dalam pengusutan dugaan penganiayaan yang dilakukan kepada sejumlah anak.

Sebelumnya, Kapolda Sumbar, menyatakan sudah puluhan saksi diperiksa terkait kasus dugaan penganiayaan anak AM (13) hingga meninggal dunia.

Propam telah diterjunkan untuk menyelidiki ada atau tidak pelanggaran yang dilakukan anggota kepolisian.

Polda Sumbar menduga terjadi pelanggaran terkait izin pendakian ke Gunung Marapi yang berstatus level II atau waspada sejak 2011.