Indeks Pilpres 2019

Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf meminta agar polisi segera menelusuri dan menangkap pelaku penyebar hoaks kepada capres nomor urut 01, Joko Widodo.

Direktur CITA menilai kampanye relawan Prabowo-Sandi soal pajak tak mendidik. Alasannya batas Pendapatan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang ditetapkan pemerintah saat ini sudah cukup tinggi.

Ahli Hukum Pidana menilai ada potensi pelanggaran pidana dari video viral ibu-ibu yang menyebut coblos Jokowi, pelajaran agama dihapuskan.

x

Unmuh Jember mengaku terpaksa menggunakan ambulans untuk mengangkut Rocky Gerung karena alasan keamanan.

BPN mengklaim sejumlah poster berisi janji-janji Prabowo-Sandiaga, yang isinya berbeda dari visi misi mereka, merupakan buatan relawan. 

Ace mengecam bila isi tabloid itu sama seperti saat terbit pada 2014, yang dianggap banyak berisi hoaks dan ujaran kebencian.

Mabes Polri membantah jadi buzzer Jokowi. Sebagai institusi publik, bisa saja ada orang mengakses internet dari kantor Mabes Polri.

Dedi Prasetyo mengatakan isi akun tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Ditjen PAS membantah kabar pencabutan cuti bersyarat Pemred Obor Rakyat Setyardi Budiono. Saat Setiyardi masih menggunakan cuti bersyarat, sehingga tak ditahandi LP Cipinang.

Pidana penjara selama 8 bulan kepada pemred Obor Rakyat, dinilai TKN Jokowi-Ma'ruf tidak menimbulkan efek jera, sehingga tabloid kembali diterbitkan.

Pada Pilpres 2014 lalu, peredaran tabloid Obor Rakyat menuai kecaman lantaran isinya yang dianggap banyak memfitnah Joko Widodo.

Untuk membuat partai politik, kata Herman, membutuhkan dana sebesar Rp500 miliar. 

Alasan koalisi memilih golput karena menilai Pilpres tidak mewakili kepentingan mereka sebagai rakyat.

Wakil Bupati Aceh Selatan dan Wali Kota Subulussalam mendukung Jokowi-Maruf di Pilpres 2019. 

Ketua Relawan Ngahijikeun mengklaim deklarasi kepada Jokowi-Maruf itu dihadiri sekitar 30 ribu orang. 

Sejak jadi cawapres, salah satu janji yang kerap dilontarkan Ma'ruf Amin adalah perluasan stempel halal/syariah.

KPU Kabupaten Garut, Jawa Barat dan Disdukcapil Garut akan memeriksa status identitas WNA yang bertempat tinggal di Garut menjelang Pilpres 2019.

Lembaga Survei dan Polling Indonesia (SPIN) mencatat, elektabilitas Jokowi-Ma'ruf mengantongi suara sebesar 49 persen, dan Prabowo-Sandiaga 41 persen.

Bawaslu meminta para peserta pemilu serta relawan pendukung untuk menyebarkan visi misi dan program, bukan kampanye hitam.