DPR meminta agar Kementerian Tenaga Kerja memastikan karyawan perusahaan rintisan yang terkena PHK bisa mendapatkan hak-haknya sesuai dengan peraturan.
Sri Mulyani Indrawati bersama Kementerian/Lembaga lainnya akan terus memantau isu Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang masif di industri garmen tekstil.