Indeks Phk Massal

Sejak Januari sampai awal Juni 2024, sebanyak 13.800 pekerja di industri tekstil kena PHK. Pemerintah mencoba mengutak-atik kebijakan untuk membendungnya.

Harga produk final pada industri yang membutuhkan bahan baku impor akan membengkak dan daya saing produk Indonesia akan turun karena rupiah melemah.

Kemenko Perekonomian sebaiknya menengahi silang pendapat antara Kemendag & Kemenperin soal merosotnya produksi tekstil nasional.

Beberapa perusahaan tekstil belum ada kejelasan terkait pemberian pesangon.

Nuraini menuturkan, beberapa area perlu diperkuat dalam organisasi dan menyelaraskan tim agar sesuai dengan tujuan perusahaan.

Sekretaris Perusahaan GoTo, R. A. Koesoemohadiani, menuturkan, segala keputusan yang diambil oleh PT Tokopedia seluruhnya diserahkan kepada perusahaan.

Dari negara mana asal produk sepatu Bata dan mengapa pabriknya di Purwakarta ditutup?

Selain akan picu PHK massal, sejumlah ekonom menilai kenaikan PPN menjadi 12 persen juga akan membuat turunnya daya beli, dan berkurangnya ekspansi usaha. 

Berikut sejarah Toko Buku Gunung Agung yang lakukan PHK massal. 

Toko Buku Gunung Agung telah melakukan PHK kepada 220 karyawan sejak 2020 sampai 2022. PHK sepihak diperkirakan masih berlanjut di 2023 ini.

Beberapa ahli meramalkan bahwa industri yang akan diterpa gelombang PHK massal selanjutnya adalah industri media dan hiburan.

KPMG melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) hampir 2 persen tenaga kerja di Amerika Serikat (AS).

Kemenko Perekonomian menilai Indonesia termasuk negara yang minim melakukan PHK berbeda dengan Facebook, Twitter, Google, Amazone.

CEO Spotify, Daniel Ek memastikan akan bertanggung jawab penuh atas pemutusan hubungan kerja tersebut.

Jusuf Kalla belum melihat terjadinya potensi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat ancaman resesi di 2023 ini.

Restoran makanan cepat saji raksasa McDonald's di AS berencana memangkas beberapa karyawan pada April 2023 mendatang.

DPR meminta pemerintah membuka layanan aduan untuk para pekerja yang terkena PHK dan merasa hak-haknya tidak diberikan.

Ombudsman Republik Indonesia meminta pemerintah untuk menyelesaikan masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) yang marak terjadi beberapa hari terakhir.

Startup mulai mengatur siasat menghadapi badai PHK yang sudah sampai ke Indonesia. Tantangan yang dihadapi bukan hanya internal tetapi juga eksternal.

Sri Mulyani akan mempertimbangkan pemberian bantuan untuk mengatasi fenomena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang sedang melanda Tanah Air saat ini.