INDEF menyatakan bahwa kartu pra-kerja yang digagas Presiden Jokowi menyimpan persoalan, seperti tiadanya pendataan dan kejelasan siapa yang berhak menerimanya.
Pemerintah dinilai telah salah langkah mengambil kebijakan ekonomi terkait gelombang PHK massal di beberapa perusahaan besar yang terjadi pada semester I 2019 ini.
Sejumlah perwakilan pengurus FBLP yang bekerja di Hansae 3 mendesak perusahaan untuk membayar pesangon para buruh sesuai dengan ketentuan UU Ketenagakerjaan 13/2003.
Pengurangan karyawan Bank Danamon akan dicarikan jalan keluar dengan membangun dialog dengan Otoritas Jasa Keuangan, kini belum direspon usai Ketua SP Danamon bersurat.
Jarkom SP Perbankan menyatakan total 50.000 karyawan yang diputus hubungan kerja oleh bank merupakan karyawan organik atau karyawan tetap, bukan outsourcing.
"Kita minta Kementerian turun tangan, ikut campur menyelesaikan urusan PHK karena Kementerian pembuat regulasi, juga seharusnya dia menegakkan regulasi."
Para pekerja Awak Mobil Tangki (AMT) BBM Pertamina akan menggelar long march dari Bandung ke Jakarta untuk memprotes PHK sepihak yang dilakukan PT. Pertamina Patra Niaga dan PT. Elnusa Petrofin.