Indeks Pesantren

Atiek pun menerangkan, program Xpose Uncensored bukan diproduksi oleh internal Trans7 dan tidak dilanjut sesuai arahan bos Trans7, Chairul Tanjung.

Cucun pun mendesak agar Trans7 diberi sanksi berdasarkan hasil audit yang dilakukan antara Komdigi dan KPI terkait tayangan yang menyinggung pesantren.

Himasal pun mendesak KPI membuat pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran untuk bisa menjatuhkan sanksi tegas apabila ada pelanggaran.

Tanggal 22 Oktober diperingati sebagai Hari Santri. Ini alasan dan sejarah adanya peringatan Hari Santri.

Atalia menegaskan bahwa keberpihakan terhadap pesantren tidak hanya menjadi urusan sektor pendidikan semata.

Izzul meminta agar pihak Trans7 meminta maaf kepada keluarga Pondok Pesantren Lirboyo dalam kunjungan tersebut dan dihadiri petinggi Trans7.

Imin tekankan peran pemerintah tak sebatas memberikan bantuan anggaran, tetapi juga menciptakan rasa aman dan nyaman bagi proses belajar mengajar.

BI sebut pesantren juga memiliki peran strategis dalam memperkuat ekosistem ekonomi berbasism komunitas.

Cak Imin berdalih, pembangunan ponpes Al Khoziny harus memakai APBN karena ada 1.900 santri yang tidak boleh dibiarkan telantar dan belajar di gedung rawan.

Kebijakan ini merupakan respons atas temuan bahwa hanya 51 dari sekitar 42.000 ponpes di Indonesia yang memiliki Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)

Dody menegaskan bahwa asesmen ini bukan dimaksudkan untuk mencari kesalahan, melainkan sebagai upaya membangun pembelajaran bersama.

Cak Imin membela keputusan pemerintah dengan menyoroti besarnya jumlah santri yang terancam kehilangan tempat belajar jika tidak ada intervensi negara.

Pemerintah akan memberikan bantuan renovasi pondok pesantren kepada pesantren yang memenuhi kriteria. Ini syarat dan cara daftarnya.

Pemerintah juga masih melakukan pendataan terkait jumlah pondok pesantren di Indonesia yang masuk kategori bangunan rawan roboh.

Atalia menyadari rencana tersebut belum keputusan final, tetapi dia meminta pemerintah mengkaji dampak kebijakan seperti kekhawatiran kecemburuan sosial.

Satgas Penataan Pembangunan Pesantren melibatkan Kemenko PM, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Agama, hingga pemerintah daerah.

Abast menjelaskan, pihaknya segera memanggil sejumlah saksi untuk pemeriksaan lanjutan setelah meningkatkan status perkara ke tahap penyidikan.

Hingga Rabu (8/10/2025), total sebanyak 40 korban berhasil diidentifikasi dari 67 kantong jenazah yang diterima RS Bhayangkara Polda Jawa Timur.

Hasil pemeriksaan sementara, menunjukkan indikasi kuat kelalaian dalam proses pembangunan dan pengawasan struktur bangunan Ponpes Al Khoziny.

Cak Imin berharap call center ini bisa mempercepat proses audit yang dilakukan Satgas Penataan Pembangunan Pesantren.