Indeks Pers

Pembatasan konten yang dialami Magdalene menjadi pelajaran penting bagi seluruh pihak bahwa kebebasan pers adalah instrumen krusial.

Hasil verifikasi Komdigi menunjukkan akun Magdalene tidak memenuhi kriteria sebagai entitas media massa yang diakui pemerintah.

Liberalisasi perdagangan digital tak boleh mengorbankan keberlanjutan dunia jurnalisme di Indonesia.

Meutya menekankan, AI tidak boleh menggantikan jurnalis manusia dan jurnalis harus tetap humanis saat membuat konten jurnalistik.

Lemahnya implementasi membuat jurnalis tetap berada dalam posisi rentan, terutama saat menjalankan tugas di lapangan.

Selain untuk bertahan dengan tekanan ekonomi, insentif pajak bagi industri media dan buku umum bisa jadi investasi negara dalam pembangunan pengetahuan.

AJI mencatat, pelaku kekerasan jurnalis terbanyak adalah pelaku tidak teridentifikasi (29 kasus), lalu Polisi (21 kasus) dan enam kasus dilakukan TNI.

Nany mengungkapkan, praktik intervensi dan intimidasi dari penguasa terhadap ruang redaksi umumnya berbentuk menghapus berita atau menahan berita.

Hakim mengingatkan: negara telah membangun mekanisme etik lewat Dewan Pers, dan mekanisme itu ada untuk digunakan.

Kasus kekerasan oleh aparat terhadap jurnalis saat demonstrasi menjadi preseden buruk implementasi UU Pers oleh negara.

Iwakum minta Pasal 8 UU Pers dan Penjelasannya bertentangan dengan UUD 1945.

Survei UNESCO menunjukkan sebanyak 62 persen influencer bilang mereka tidak melakukan pengecekan fakta secara cermat sebelum menyebarkan kontennya.

Mekanisme Nasional Keselamatan Pers ini diharapkan memperkuat peran Satgas Nasional Keselamatan Pers.

Gelombang PHK pada perusahaan pers terus meningkat setiap kuartal, yang menandakan krisis struktural dalam bisnis media.

Asosiasi Media Siber Indonesia akan terus mendukung upaya Dewan Pers dalam memperkuat fungsi dan perannya di era digital.

Kejagung meminta publik melihat secara kontekstual bahwa ada permufakatan jahat yang disepakati 3 tersangka, termasuk Direktur Pemberitaan JakTV.

Modus serangan DDoS mulanya banyak dipakai untuk menyerang situs pemerintah, sekarang justru banyak menyasar situs yang kritisi pemerintah.

Direktur Eksekutif LBH Pers, Mustafa Layong, menyebut bahwa angka kekerasan terhadap jurnalis terus meningkat dari tahun ke tahun.

Negara harus memberikan keamanan terhadap para seluruh media dan jurnalis bukan hanya kepada yang berpihak kepada pemerintah.

Ajudan Kapolri bernama Ipda Endry Purwa, harus tetap disanksi secara proporsional meskipun sudah meminta maaf kepada jurnalis.