Indeks Pers

Rizki mengaku frustrasi perihal banyaknya wartawan di daerah yang mengancam kepala sekolah dengan mengatasnamakan pers.

Pers dan DPR perlu berdiskusi untuk mencari solusi agar revisi undang-undang penyiaran tidak mengekang kebebasan pers.

Nani Afrida dan Bayu Wardhana terpilih sebagai ketua umum dan sekretaris jenderal AJI Indonesia periode 2024-2027.

Pers Indonesia masih belum bebas sepenuhnya, mulai dari risiko pekerjaan hingga minimnya kesejahteraan.

Prabowo Subianto, mengakui keberadaan pers menjadi salah satu indikator kemajuan demokrasi di Indonesia.

Rancangan Perpres tentang Publisher Rights sudah berada di Setneg. Mengapa draf Perpres tersebut menuai polemik?

Memasuki tahun politik, Jokowi minta media tetap berpegang teguh pada idealisme, objektif, dan tidak tergelincir dalam polarisasi.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono mengklaim Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tetap menjamin kebebasan pers.

Polri mengakui ada anggotanya yang mengintimidasi jurnalis di TKP rumah dinas Kadiv Propam Irjen Pol Ferdy Sambo. Polri berjanji akan menindak tegas.

Berkat Pedoman, Rosihan dicatat dengan tinta emas di sejarah pers Indonesia.

Edisi pertama The Washington Post, yang kelak menerbitkan Pentagon Paper, terbit persis 144 tahun yang lalu, terdiri dari 4 empat lembar seharga 3 sen.

Jokowi mengajak wartawan untuk tidak sekadar mengembangkan jurnalisme yang baik, tetapi jurnalisme bijak.

AJI menilai semestinya kepolisian memastikan para anggotanya tidak melakukan kekerasan, bukan 'memoles' kegiatan polisi menjadi humanis.

Menkominfo RI Johnny G Plate akan memugar bangunan Monumen Pers Nasional dengan konsep "reborn" dengan menerapkan teknologi digitalisasi.

Insentif pajak untuk perusahaan pers meliputi PPH 21, PPH badan dan pembebasan PPH 2 impor hingga Juni 2021.

Pernyataan Argo bertolak belakang dengan praktik di lapangan. Jurnalis tetap diintimidasi polisi meski menunjukkan kartu pers.

Terawan meminta para pelaku jurnalistik memberitakan hal positif terkait perkembangan kasus COVID-19.

Soeharto murka dan memberedel tiga media sekaligus. Tindakan itu malah menjadi momentum perlawanan terhadap rezimnya.

Dewan Pers telah memanggil 33 media massa siber terkait pemberitaan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bernomor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tertanggal 3 Juni 2020.

Ditjen Imigrasi menyalahkan Jacobson karena visa tinggal yang dipegang digunakan kegiatan peliputan di Palangkaraya.