Indeks Peristiwa 1965

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menyesalkan tindakan aparat kepolisian yang dianggap secara semena-mena membubarkan Seminar 1965.

Penundaan seminar 1965 merupakan buntut dari penolakan terhadap acara diskusi tersebut yang telah dilakukan sejumlah anggota kepolisian di LBH Jakarta, Sabtu kemarin.

Komisioner Kompolnas melihat polisi salah kaprah menghentikan acara seminar 1965 di gedung LBH Jakarta dengan alasan tidak ada izin.

Pembungkaman diskusi seminar 65 di gedung LBH Jakarta oleh Polri telah mencoreng kebebasan berkumpul dan berpendapat.

KontraS menilai tindakan blokade hingga pembubaran diskusi Seminar 1965 di LBH Jakarta adalah aksi berwatak anti-demokrasi.

Ketua Komnas Perempuan Azriana menilai aparat kepolisian seperti tidak memiliki perspektif gender dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara.

Gema Demokrasi mengatakan aksi massa anti-komunis dan aparat kepolisian yang berupaya membubarkan seminar 1965 berbahaya bagi demokrasi di Indonesia.

Usman Hamid: Kapolri berkata polisi dalam posisi "dilematis" karena ada desakan kelompok anti-PKI yang siap membubarkan seminar 65 di YLBHI.

Pihak kepolisian dinilai berlebihan dalam penanganan seminar sejarah “Pengungkapan Kebenaran 1965/1966.”

Anggota kepolisian merangsek masuk ke gedung LBH Jakarta pada Sabtu (16/9/2017) untuk memastikan acara seminar bertajuk “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66" batal dilaksanakan.

Ketua Laskar Merah Putih, Lucky Sunarya, menegaskan sejarah Indonesia terkait kudeta 65/66 merupakan kebenaran tak terbantahkan.

Seminar tersebut adalah upaya pencarian kebenaran terkait tragedi pembunuhan besar-besaran yang terjadi di tahun 1965-1967.

Seminar "Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66" merupakan diskusi akademis untuk meluruskan narasi sejarah 1965 yang selama ini dimonopoli Orde Baru.

Suasana di sekitar gedung LBH Jakarta mulai kondusif.

Kisah seorang orang kecil terkena imbas dahsyat politik 1965-1966 yang menyeretnya menjalani kerja paksa selama 13 tahun di bawah pemenjaraan tanpa peradilan rezim Orde Baru.

Temuan dan bukti-bukti pelanggaran HAM berat 1965 harus ditindaklanjuti Komnas HAM.

Paduan Suara Dialita beranggotakan para penyintas Tragedi 1965 yang bernyanyi demi mewakili suara-suara yang dibungkam. Mereka menggali kembali lagu-lagu terlarang yang sebagian dikarang di dalam penjara, menyanyikannya, lalu kemudian merekamnya. Semua itu demi menghindari untaian sejarah yang telanjur hilang.

Agus Widjojo menyadari akan banyak kekakuan jika membicarakan tragedi 1965, tetapi upaya ini harus ditempuh demi kebenaran.

Organisasi masyarakat (ormas) yang menamakan dirinya Front Pancasila melakukan aksi penolakan terhadap acara Simposium Nasional bertajuk “Membedah Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan" yang diselenggarakan oleh Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan (Kemenko Polhukan)