Indeks Penyiraman Air Keras

Andri membenarkan bahwa motif para tersangka karena dendam pribadi ketika aksi Andrie Yunus yang beraksi di Hotel saat pembahasan RUU TNI.

Andri menyadari bahwa keterangan dari Andrie Yunus adalah hal yang sangat dibutuhkan, tetapi proses hukum tetap dapat digelar dengan alat bukti lain.

Terdakwa dalam kasus air keras adalah Kapten Mar Nandala Dwi Prasetia, Lettu Pas Sami Lakka, Lettu Mar Budhi Hariyanto Widhi, dan Serda Mar Edi Sudarko.

Berkas perkara kasus Andrie Yunus akan dilimpahkan ke pengadilan militer besok, Kamis pagi. Proses penyerahan perkara akan dilaksanakan secara terbuka.

Empat TNI pelaku penyiram air keras Andrie Yunus akan dikenakan pasal berlapis dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara.

Fatia menambahkan, Andrie Yunus juga sudah melakukan operasi pencakokan kulit dari bagian paha ke bekas luka bakar yang dideritanya.

Aksi dilakukan dengan penulisan surat untuk Andrie, penggambaran mural di tembok lokasi penyiraman, hingga pemberian bunga sebagai simbol solidaritas.

Luka bakar yang diderita Andrie Yunus membaik, namun pemulihan mata butuh waktu 6 bulan.

Komnas HAM surati TNI minta akses pemeriksaan 4 tersangka kasus penyiraman air keras Andrie Yunus guna dalami fakta baru.

Andrie Yunus tak ingin kasus penyiraman air keras yang menimpanya ditangani peradilan militer.

Meutya berkoordinasi dengan internal Komdigi untuk menelusuri kebenaran terkait laporan dugaan penyensoran oleh lembaganya di ruang digital.

Berdasarkan hasil penyelidikan, konflik antara pelaku dengan korban penyiraman air keras di Bekasi sudah terjadi sejak 2018.

Simak rentetan kasus penyiraman air keras di Indonesia sepanjang awal 2026, mulai dari penyerangan aktivis KontraS hingga teror warga di Bekasi.

Dari ruang pengobatan, Andrie Yunus berterima kasih atas dukungan dari publik dalam menghadapi teror penyiraman air keras.

Tantowi menyebut terdapat indikasi ancaman yang dialami sejumlah pihak yang kini tengah dipetakan oleh Komnas HAM.

Dirreskrimum Polda Metro Jaya menyebut kasus penyiraman air keras Andrie Yunus telah dilimpahkan ke Puspom TNI.

TAUD pun mendorong Presiden untuk membentuk tim independen pencari fakta karena khawatir ada hambatan politis serta memastikan penegakan hukum berjalan.

Komnas HAM juga memastikan keterlibatan BAIS TNI sebagaimana rilis TNI sejalan dengan keterangan pers yang disampaikan Polda Metro Jaya.

Fadhil menyebut, 16 orang terduga aktor lapangan itu tidak mungkin bergerak sendiri tanpa adanya komando dari aktor yang memiliki wewenang lebih tinggi.

Mundurnya Kabais serta ketidaktransparanan penanganan kasus penyiraman air keras aktivis KontraS, Andrie Yunus, oleh kepolisian jadi dasar pembentukan TGPF.