Indeks Penyalahgunaan Kekuasaan

Kejari Bandung pelajari peluang periksa Wali Kota Muhammad Farhan terkait kasus dugaan penyalahgunaan wewenang.

Kejari Kota Bandung terus melakukan pemeriksaan sejumlah orang yang diduga terlibat kasus penyalahgunaan wewenang yang menyeret Erwin.

Polda Bali disebut menerapkan Pasal 421 KUHP lama yang telah dicabut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.

Polda Bali menetapkan I Made Daging sebagai tersangka pada tanggal 10 Desember 2025.

Kejari Kota Bandung tidak menutup kemungkinan ada tersangka baru dalam kasus dugaan penyalahgunaan wewenang di lingkungan Pemkot Bandung.

Ketika diberi kekuasaan, manusia bertendensi kejam dan lebih mementingkan kepentingan pribadi. Beberapa eksperimen dan contoh kasus telah membuktikannya.

Ahok menilai sosok Kwik Kian Gie rela melepas bisnisnya saat menjadi pejabat publik.

Ia tidak ingin aparat penegak hukum dapat merampas aset tersangka tanpa proses persidangan ketika RUU Perampasan Aset sudah disahkan.

Menurut pakar hukum, penggeledahan oleh KPK bukan dalam rangka abuse of power, tapi bagian dari mencari alat bukti.

TNI aktif diusulkan untuk bisa menempati 16 kementerian/lembaga melalui RUU TNI.

Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, masyarakat adalah pemegang kekuasaan sesungguhnya dan penentu kemenangan

Penerapan pakta integritas dinilai sebagai solusi tepat agar kasus Zulhas tidak terulang. Para politikus yang jadi pejabat publik harus memahaminya.

ASN yang maju di pilkada tidak cukup mengundurkan diri saat dicalonkan. Sebab sebelum itu sangat mungkin mereka menggunakan statusnya untuk kepentingan pribadi.

Status sebagai keluarga pejabat sangat mungkin dimanfaatkan untuk menjual pengaruh atau memberikan tekanan ketika kasus sedang diusut.

Menurut Irma, presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri sehingga wajar meminta kepada bawahannya untuk turut menyosialisasikan keberhasilan pemerintahannya kepada publik.

Sumitro melarikan diri ketika dipanggil CPM terkait kasus korupsi, lalu bergabung dalam PRRI/Permesta.

Tindakan pembocoran data e-KTP oleh Mendagri Tjahjo Kumolo dikritik karena dianggap melanggar undang-undang dan bentuk penyalahgunaan kekuasaan.