tirto.id - Ketua DPP Nasdem, Irma Suryani Chaniago menilai arahan Presiden Jokowi kepada perwira tinggi TNI-Polri untuk turut menyosialisasikan capaian program pemerintah kepada masyarakat bukan bagian dari penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power.
"Kenapa diminta seperti itu? Karena selama ini yang banyak beredar kan hoax dan informasi tidak by data," kata Irma saat dihubungi Tirto, Jumat (24/8/2018).
Lagi pula, menurut Irma, presiden merupakan panglima tertinggi TNI dan Polri sehingga wajar meminta kepada bawahannya untuk turut menyosialisasikan keberhasilan pemerintahannya kepada publik.
"Dan sampai saat ini beliau kan masih presiden," kata Irma.
Pernyataan Irma ini disampaikan sebagai tanggapan kepada Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Waketum Demokrat, Syarifudin Hasan yang menyatakan permintaan Jokowi tersebut berpeluang abuse of power.
Irma justru mengkritik Muzani dan Syarifudin supaya sebagai anggota DPR Komisi I tidak melulu mengkritik pemerintah hanya karena posisi dukungan partainya berbeda di Pilpres.
"Sebagai mitra kerja pemerintah anggota DPR seharusnya wajib menyampaikan juga ke rakyat yang diwakili tentang program pemerintah apa saja yang sudah terlaksana dan yang belum," kata Irma.
Sebelumnya, Muzani mengkritik Presiden Jokowi yang meminta kepada perwira TNI-Polri turut mensosialisasikan keberhasilan pemerintahannya kepada masyarakat. Menurutnya, itu bisa mengarah kepada abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan.
"Bisa mengarah ke sana (abuse of power). Karena itu menurut saya, biarlah itu (program pemerintah) jadi sebuah kebaikan orang lain yg mengakuinya tidak perlu ada. Supaya amal itu jadi ikhlas," kata Muzani usai menghadiri HUT ke-20 PAN, di DPP PAN, Senopati, Jakarta Selatan, Kamis (23/8/2018) malam.
Indikasi penyalahgunaan kekuasaan tersebut, menurut Muzani, lantaran permintaan Jokowi disampaikan pada saat tahun politik dan saat yang bersangkutan berhajat kemabali menjadi capres.
"Menurut saya kalau itu dilakukan maka ada kesan TNI polri bermain politik di waktu tahun politik. Masalahnya di situ," kata Muzani.
Sementara, menurut Muzani, Undang-Undang TNI-Polri telah menyatakan kedua institusi tersebut harus netral dan tidak boleh terlibat dalam politik praktis apapun bentuknya.
"Jadi saya kira situasinya sekarang ini kalau misalnya TNI dan Polri memberi semacam testimoni akan ditafsirkan sebagai suatu yang politis. Jadi waktu dan momentumnya tidak tepat," kata Muzani.
Hal sama juga disampaikan Syarifudin yang menekankan agar semua pihak tidak berusaha menarik TNI-Polri ke dalan politik praktis.
Jokowi menyampaikan arahannya saat pidato di hadapan perwira Sekolah Staf dan Komando TNI dan Sekolah Staf dan Pimpinan Tinggi (Sespimti) Polri di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 23 Agustus 2018.
“Yang berkaitan dengan program-program pemerintah, kerja-kerja pemerintah yang telah banyak kita lakukan, saya titip agar seluruh perwira juga ikut mensosialisasikan,” kata Jokowi.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yantina Debora
