Indeks Penolakan Omnibus Law

Hari Santri 22 Oktober 2020 diperingati di tengah protes massa terhadap Omnibus Law. Keberatan PBNU soal UU ini tak dihiraukan.

Transjakarta menyetop beberapa rute setelah aksi demo penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja pecah di Jakarta.

Pasal bermasalah dalam Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang mencakup tentang ketenagakerjaan, Pendidikan, Pers hingga Lingkungan Hidup.

Isi RUU Omnibus Law Cipta Kerja dan link download draft RUU dari Baleg DPR RI.

RUU Omnibus Law yang juga menyinggung soal pertanahan menjadikan nasib petani terhadap hak atas tanahnya semakin terancam.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law sudah  tahap finalisasi atau harmonisasi pasal krusial.

KSPI dan DPR membentuk tim perumus tandingan draf omnibus versi pemerintah.

Polisi menyebut demonstran yang ditangkap diduga melakukan perusakan.

Demo akan digelar di depan Gedung DPR RI, Kamis (16/7/2020).

DPR RI tetap membahas RUU Omnibus Law Cipta Kerja setelah dibuat bingung dengan pernyataan Jokowi di media sosial.

Pemukulan anggota pers mahasiswa LPM Progress diduga terkait dengan tulisn opini yang mengkritik sikap HMI yang mendukung Omnibus Law.

RUU Cipta Kerja mensyaratkan adanya sekitar 500 aturan turunan, sehingga berpotensi melahirkan hyper-regulated.

Secara hierarki peraturan pemerintah di bawah undang-undang, sehingga tak mungkin negara otoriter kepada warganya.

Massa dari KSPSI melangsungkan aksi penolakan Omnibus Law RUU Cipta Lapangan Kerja di depan Gedung DPR, Rabu (12/2/2020) siang.

Kritik dari berbagai elemen akan dipertimbangkan dalam RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.

Pemerintah beralasan mereka tidak ingin RUU Omnibus Law memicu perdebatan yang tak perlu.

Pemerintah berdalih RUU Omnibus Law belum dibuka ke publik karena harus diserahkan dulu ke Presiden Jokowi dan diproses menjadi supres yang harus dikirim ke DPR.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Gerindra Sodik Mudjahid mengaku mendapat informasi jika RUU Omnibus Law memiliki pasal pemecatan kepala daerah oleh Mendagri.

Mahfud MD menegaskan keberadaan Undang-Undang omnibus law hanya akan mencabut pasal-pasal yang dianggap tumpang tindih dengan pasal lain.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, mengatakan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima draf RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang banyak diprotes kaum buruh.