Indeks Penolakan Omnibus Law
Fraksi PKS DPR Tak Setuju Bila Omnibus Law Hapus Sertifikasi Halal
Slah kaprah dan langkah sembrono jika pemerintah menghapus kewajiban sertifikasi halal yang merupakan jaminan negara kepada konsumen yang mayoritas beragama Islam.
DPR Protes RUU Omnibus Law karena Hapus Aturan Perda Syariah
Sejumlah pasal di UU Jaminan Halal akan dihapus yaitu Pasal 4, Pasal 29, Pasal 42, Pasal 44.
Faisal Basri: Omnibus Law Bukti Pemerintah Salah Diagnosa Masalah
Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengkritik rencana pemerintah menerbitkan kebijakan melalui RUU Omnibus Law.
Kritik Jokowi, Kader PDIP Tolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja
Anggota Komisi IX fraksi PDIP Ribka Tjiptaning menyatakan menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) yang diinisiasi pemerintahan Joko Widodo.
DPR Janji Bentuk Tim Kecil dengan Buruh Bahas Omnibus Law Cilaka
Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berjanji akan membentuk tim kecil dengan serikat buruh untuk membahas Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka).
Kadin: Omnibus Law Disusun Agar Buruh Tak Jadi Pekerja Informal
Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Perindustrian Johnny Darmawan berharap para buruh tak mempermasalahkan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja.
F-PAN: Jika PDIP Menolak Omnibus Law, Kami Oposisi Juga Siap
Masih ada persoalan buruh yang belum selesai seperti Permenaker yang merugikan buruh dan persoalan TKA.
Said Iqbal Klaim 10 Ribu Buruh Aksi Tolak Omnibus Law di DPR
Ribuan massa KSPI diklaim melakukan aksi untuk menolak Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja (Cilaka) dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan khusus kelas 3.
6.000 Personel TNI & Polri Dikerahkan Saat Demo Tolak Omnibus Law
Ribuan personel gabungan TNI, Polri dan Pemprov DKI Jakarta untuk pengamanan demonstrasi yang digelar KSPI dengan tuntutan menolak Omnibus Law dan kenaikan iuran BPJS Kesehatan.