DPR RI mengetok palu pengesahan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) pada Senin (5/10/2020), setelah dua hari sebelumnya disepakati isinya di tingkat I.

Sejumlah fraksi sempat menolak pengesahannya. Selain itu, ia juga ditolak luas oleh buruh, mahasiswa, dan aktivis di seluruh Indonesia. Mereka menilai peraturan ini akan merugikan pekerja, mengancam HAM, serta lingkungan.

Menurut Staf Ahli Kementerian Koordinator Perekonomian yang mewakili Pemerintah, Elen Setiadi, ada tujuh poin perubahan yang diubah dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan UU Ciptaker.

Pertama, terkait program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). "Substasi pokok yang kami usulkan adalah program Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang belum diatur dalam UU Ketenagakerjaan," kata Elen dalam Rapat Panitia Kerja RUU Ciptaker, di Jakarta, Sabtu (3/10/2020).