Indeks Pemprov Dki

Pengembang pelat merah tak merasa merugi dalam penghentian reklamasi Teluk Jakarta.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan bahwa, Pemprov tidak akan ikut campur dalam transaksi jual beli yang dilakukan antara pengembang dengan pembeli di pulau reklamasi tersebut.

Anies Baswedan mengatakan perubahan bisa dilakukan sejauh perkembangan yang terjadi tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD.

Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik meragukan bahwa PMD bisa digunakan untuk perbaikan infrastruktur fisik.

Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono mengatakan Taufik sebagai sosok yang paling tepat menggantikan Sandiaga Uno sebagai cawagub DKI.

Wagub DKI bukan sekadar ban serep. Ia punya peran penting di dalam merumuskan seabrek persoalan Jakarta bersama gubernur.

Selain di Kalibata,
toko OK OCE Mart yang dikunjungi
reporter Tirto bernasib lebih lumayan.

Pemprov DKI dikritik terkait pergantian pejabat Plt ke definitif di beberapa SKPD

BPJS Kesehatan yang bertanggung jawab membayar klaim untuk pasien kerap terlambat membayar. Dampaknya operasioal RSUD jadi terganggu.

Permodalan OK-OCE berasal dari kementerian koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Bonus atlet Asian Games asal Jakarta naik dari Rp300 juta jadi Rp750 juta untuk peraih medali emas.

Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi menyebutkan bahwa rotasi yang dilakukan Anies menyebabkan lemahnya serapan anggaran.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengusulkan tidak menambah bonus untuk tetap menjaga semangat juang atlet.

Syahrial menyebut Pemprov DKI cemen, karena bonus yang diberikan bagi atlet Jakarta yang meraih medali di ajang Asian Games terlalu kecil.

DPRD DKI minta Pergub era Jokowi soal syarat pengajuan dana hibah dan bantuan sosial direvisi, karena mempersulit pengurus masjid di Jakarta.

"Kepgubnya sudah terbit di Agustus pertengahan mungkin itu yang kita patuhi," ujar Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) DKI Jakarta

Alokasi anggaran untuk pembangunan 8 JPO di DKI Jakarta pada tahun ini akan dicoret.

Pelaku pemalsuan dokumen kepemilikan tanah tempat Gedung Samsat Jakarta Timur berdiri menjanjikan para ahli waris uang sebesar 25 persen dari nilai gugatan ke Pemprov DKI.

Pemprov DKI bakal kehilangan momentum untuk melakukan perbaikan yang masif pada layanan transportasi publik bila tidak mempermanenkan perluasan ganjil-genap.

"Saya belum tahu. Saya tidak mau bicara sepihak."