tirto.id - Proyek normalisasi Sungai Ciliwung diperkirakan baru bisa berjalan pada 2020 mendatang. Hal itu dikarenakan proses pembebasan lahan belum juga rampung, sehingga Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) masih perlu menyesuaikan konsep normalisasi dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
Dengan demikian, BBWSCC pun mengaku tidak yakin apabila anggaran untuk normalisasi Sungai Ciliwung bisa dimasukkan ke APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) 2019.
“Visinya harus disamakan dulu. Kami (BBWSCC dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta) rencananya akan sama-sama meninjau ke lapangan, [menentukan] mana yang bisa dikombinasikan dengan normalisasi,” kata Kepala BBWSCC Bambang Hidayah saat dihubungi awak media pada Rabu (3/10/2018).
Bambang menekankan pembebasan lahan di bantaran sungai sangat diperlukan. Pasalnya proyek normalisasi tidak akan bisa dilakukan secara maksimal apabila masih ada warga yang memadati bantaran Sungai Ciliwung.
Untuk proses normalisasinya sendiri, Bambang menyebutkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menginginkan agar pengerjaannya mencontoh konsep yang dilakukan di Singapura dan Australia.
Oleh karena itu, Bambang mengatakan selain fokus pada pembebasan lahan, BBWSCC juga perlu bersinergi dengan pemerintah provinsi guna membahas bentuk konstruksinya.
“Sudah sepakat kalau untuk pembebasan lahan. Tapi bagaimana pun juga, cantik harus aman dari banjir. Kalau cantik, tapi enggak aman banjir kan percuma,” ujar Bambang.
Adapun standar utama BBWSCC dalam normalisasi, yakni sungai harus memiliki ambang batas basah selebar 35-50 meter. Standar tersebut dirancang agar sungai dapat menampung derasnya debit air ketika musim hujan tiba.
“Jadi kalau menurut saya, rumah-rumah di bantaran itu harus bebas. Kalau enggak, nanti terbawa arus banjir,” ungkap Bambang.
Sementara itu, Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Teguh Hendarwan membenarkan ihwal kelanjutan pembebasan lahan untuk proyek normalisasi. Teguh pun mengaku pihaknya saat ini masih terus berupaya untuk membebaskan lahan agar proses normalisasi Sungai Ciliwung, Sungai Pesanggrahan, dan Kali Sunter bisa segera terlaksana.
Ia pun mengklaim perlu adanya kehati-hatian yang tinggi dalam membebaskan lahan. Untuk tahun ini sendiri, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh anggaran sebesar Rp1,8 triliun untuk pembebasan lahan yang diperuntukkan bagi normalisasi waduk dan sungai, serta mengadakan alat dan perbekalannya.
“Jangan sampai ada tumpang tindih, apalagi gugatan-gugatan lain yang berdampak terhadap kita,” ucap Teguh.
Penulis: Damianus Andreas
Editor: Yulaika Ramadhani
