tirto.id - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyebut bahwa Pemprov telah melakukan pengerukan sungai sebagai upaya antisipasi banjir jelang musim penghujan yang diperkirakan bakal dimulai bulan November.
Pengerukan itu dilakukan di sejumlah aliran sungai yang penanganannya ada dibawah wewenang pemerintah pusat. Salah satunya adalah pengerukan kali di kawasan Kampung Melayu.
Namun, pengerukan yang sebelumnya ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) sudah diambil alih Pemprov DKI melalui Dinas Sumber Daya Air (SDA).
"Ada (juga) yang dikerjakan oleh SDA, pekerjaan Balai Besar itu seperti di Kampung Melayu," imbuhnya.
Selain itu, Pemprov juga telah mengerahkan 192 alat berat untuk memperlancar pengerukan di sejumlah sungai. "Dinas SDA itu take over pengerukan dari jembatan sampai ke tongteng namanya. Itu panjangnya 1,9 km. Yang mengerjakan Dinas SDA," ujarannya saat ditemui di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/10/2018).
Selama ini, pencegahan dan penanggulangan banjir di Jakarta kerap mendapat kritik dari sejumlah anggota dewan di Kebon Sirih. Salah satunya Ketua fraksi PDIP DKI Gembong Warsono.
Gembong menilai, pengerukan waduk atau sungai yang dilakukan pemprov DKI tidak cukup untuk mengantisipasi banjir saat musim penghujan.
"Kalo pertanyaan sudah baik ya baik, namanya ada pengerukan. Tetapi apakah yang dilakukan ini sudah bisa memadai, sudah dapat menanggulangi banjir ketika musim ujan saya katakan belum," ujarnya kepada Jawa Pos.
Lantaran hal itu, ia meminta agar Pemprov kembali melakukan normalisasi sungai yang pernah dilakukan oleh pendahulunya yakni Joko Widodo, Basuki Tjahaja Purnama hingga Djarot Saiful Hidayat.
Sebab, menurutnya, penanganan banjir di Jakarta bukan hanya tanggungjawab lintas Kkementerian lembaga, melainkan juga program yang berkelanjutan dari gubernur sebelumnya.
"Tapi visi-misinya musti sama dulu dengan pemerintah daerah dan pemerintah pusat," ujarnya saat ditemui di gedung DPRD.
Penulis: Hendra Friana
Editor: Yandri Daniel Damaledo
