Indeks Pemilukada

Cara cek hasil Pilkada Asahan 2020 dan link quick count hitung cepat versi Sirekap KPU.

Hasil hitung cepat Pilkada Boyolali 2020 versi Sirekap KPU, calon tunggal unggul dari kotak kosong.

Selama pandemi COVID-19, Mendagri Tito Karnavian meminta Bawaslu untuk tegas apabila ada peserta pemilu yang melakukan arak-arakan atau menimbulkan kerumunan saat Pilkada 2020.

Pemerintah akan menerbitkan Perppu terkait protokol kesehatan dalam setiap tahapan Pilkada yang akan digelar pada 9 Desember 2020 nanti.

Beberapa kontestan Pemilu memilih meneken kontrak politik untuk semakin meyakinkan komitmen mereka terhadap janji atau program demi meraih suara. Kontrak pun diteken, tapi akhirnya bisa jadi hanya pepesan kosong belaka.

Pemilu adalah waktu yang paling rentan memicu kampanye hitam di media sosial, baik media sosial resmi milik pasangan calon maupun media sosial lainnya.

Bawaslu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengawasan pemilu. Dalam "Sosialisasi Akbar Pengawasan Partisipatif" ini, Bawaslu juga meluncurkan aplikasi GOWASLU untuk mendukung sistem pengawasan pemilu di daerah.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan bertanggun jawab penuh terhadap tiga opsi sistem pemilu dalam draf revisi UU Pemilu yang akan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) nantinya.

Perdebatan tentang pemberlakukan kembali sistem pemilu secara proporsional kembali mengemuka di ranah politik Indonesia. Namun, sistem proposional tertutup dinilai lebih efektif dalam mendorong masuknya wakil rakyat terbaik di parlemen.

Guru Besar Riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Dr Syamsuddin Haris menyarankan agar merubah konsep pemilihan umum secara serentak dengan membagi pemilu tingkat nasional dan daerah. Ia menambahkan, ketentuan pelaksanaan pemilu serentak yang ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi saat ini membuat pemerintahan nasional dan daerah tidak memiliki sinergi dan tidak berorientasi pada kepentingan rakyat.

Mahkamah Konstitusi (MK) menampik adanya intervensi dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) terkait proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada).