Indeks Pemilu

Bawaslu mengklaim telah lama mendorong KPU agar tetap mengumumkan caleg eks napi koruptor dalam TPS.

Suara suara yang telah tercetak sebanyak 360 juta lembar bakal didistribusikan ke daerah yang medannya sulit.

Anies mengklaim tidak ada ancaman serius yang diterima pemerintah provinsi hingga saat ini.

KPU hanya akan mengumumkannya melalui situs resmi KPU dan media massa.

Siswa Jakarta Montessori School mengikuti pembelajaran simulasi pencoblosan surat suara Pemilu di kantor KPU Pusat, Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Survei Charta Politika menunjukkan perolehan suara PAN di Jakarta akan terdongkrak oleh Haji Lulung.

Bawaslu menerima laporan 610 konten hoaks seputar Pemilu 2019. Sedangkan Menkominfo Rudiantara mengungkapkan ada 70 konten hoaks telah beredar selama Januari 2019.

Penggunaan istilah 'alumni kampus' untuk mendukung kandidat politik hanya menunjukkan relasi fans-idol dan patronase saja. Tak ada oposisi kritis.

Setiap orang punya kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Selain lebih ramah lingkungan energi baru terbarukan juga mampu meningkatkan lapangan pekerjaan.

April mengatakan, hanya ada 35 caleg disabilitas di Indonesia yang mewakili seluruh daerah.

Pandangan politik praktis ASN agar tak diumbar ke publik, cukup disalurkan di bilik suara.

Rudiantara dilaporkan dengan Pasal 282 juncto Pasal 283 ayat (1) dan ayat (2) juncto Pasal 547 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

Adnan menegaskan secara moralitas caleg yang tersandung perkara korupsi sudah tidak memiliki legitimasi sebagai pejabat publik.

Program Bela Negara telah melenceng dari tujuan awal memasukkan edukasi antigolput.

Darmizal menilai Jokowi lebih santun dan tidak mengedepankan kepentingan pribadi.

Sandiaga menilai elite dan kader masih ada yang mendukungnya setelah ada pernyataan dari Partai Bulan Bintang secara resmi mendukung Jokowi-Ma'ruf.

Bawaslu akan mendatangi kantor pos untuk mencari tabloid Indonesia Barokah dan menyitanya untuk sementara waktu.

Cawapres nomor urut 02, Sandiaga Uno membandingkan dukungan kepala daerah kepada Jokowi dengan kasus kades di Mojokerto yang terkesan ada ketidakadilan hukum.

Tak jelas batasan antara program kampanye dan program pemerintah saat Jokowi berpidato dalam sejumlah kesempatan, sehingga berpeluang menyalahgunakan kekuasaan.