Mahfud menegaskan pembebasan bersyarat napi korupsi merupakan wewenang yudikatif. Pemerintah yang masuk dalam rumpun eksekutif tak boleh masuk ke arah sana.
KPK akan melakukan kajian terlebih dahulu sebelum memberikan rekomendasi persetujuan atas usulan agar Nazaruddin menjalani program asimilasi dan pembebasan bersyarat.