DPR mendapatkan jatah Rp600 miliar dari total anggaran Rp5,7 triliun untuk penataan kawasan parlemen dalam RAPBN 2018, tidak termasuk untuk pembangunan apartemen.
Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyatakan anggaran untuk biaya pembuatan desain dan konsultan proyek pembangunan gedung baru DPR RI sudah masuk dalam RAPBN 2018 usulan pemerintah.
PPP menolak tegas usulan pembangunan gedung baru DPR. Ketua Umum PPP Romahurmuziy menilai usulan itu tidak menunjukkan empati anggota dewan ke pelambatan ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Kondisi gedung DPR RI saat ini dinilai masih terbilang cukup mewah. Ditakutkan, proyek gedung baru dan apartemen DPR akan disalahgunakan seperti proyek e-KTP.
Koordinator aksi FITRA Apung Widadi menganggap pengajuan kenaikan anggaran DPR untuk 2018 sebesar Rp5,7 triliun terlalu besar di tengah masa defisit negara.
Wapres mengatakan, pada 2010 lalu rumah-rumah DPR di Kalibata sudah pernah diperbaiki. DPR diminta memanfaatkan rumah-rumah itu dan tidak membangun gedung baru, karena pemerintah juga masih memberlakukan moratorium.
Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan menjelaskan, anggaran Rp5,7 T itu bukanlah anggaran final, karena keputusan anggaran akan dilakukan saat rapat paripurna dan menunggu pidato Presiden soal nota keuangan.
Ketua Badan Anggaran DPR Aziz Syamsuddin mengaku tidak mengetahui kenaikan anggaran DPR sebesar 5,7 triliun untuk 2018, yang salah satunya digunakan untuk membangun gedung baru DPR.