tirto.id - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan DPR perlu ditanya lagi soal kenaikan anggaran Rp5,7 triliun. Hidayat meminta DPR memastikan kenaikan anggaran itu bukan pendapat pribadi melainkan memang sudah menjadi program DPR.
"Jadi pimpinan DPR yang menyampaikan hal ini perlu ditanya, ini program DPR atau program pribadi, maksudnya pernyataan pribadi, ya tentu DPR bukanlah kepentingan pribadi tapi kalau itu usulan misalnya, saya pikir DPR penting memposisikan sebagai wakil rakyat yang lagi kesusahan untuk banyak hal," kata Hidayat di kantor Wapres di Jakarta, Selasa (15/8/2017).
Hal ini menurut Hidayat menunjukkan bukti bahwa DPR yang sudah melaksanakan amanah rakyat terkait masalah kinerjanya, terkait masalah citranya dan juga komitmennya untuk membela rakyat.
Menurut dia, jika wacana tersebut merupakan program DPR tentunya sudah dibahas sebelumnya.
"Harus diklarifikasi apakah ini program DPR atau masih pendapat pribadi satu dua orang di pimpinan DPR," katanya, sebagaimana dikutip dari Antara.
Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah melontarkan wacana soal pembangunan gedung baru dan apartemen di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, menggunakan anggaran dari swasta.
Fahri beralasan, pembangunan apartemen tersebut untuk dikontrak oleh anggota DPR RI dan DPD RI, sehingga tidak jauh untuk berkantor di kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, di Senayan, Jakarta.
Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, Anton Sihombing, mengatakan wacana pembangunan gedung baru dan apartemen ini dengan pertimbangan gedung Nusantara I penggunanya sudah semakin padat sehingga perlu dibangun gedung yang lebih layak.
Anton menjelaskan, gedung Nusantara I dibangun tahun 1992 hingga 1995 dan saat itu untuk kapasitas 800 orang.
Penulis: Dipna Videlia Putsanra
Editor: Dipna Videlia Putsanra
