tirto.id - Wakil Ketua Fraksi PAN DPR RI Yandri Susanto menyatakan partainya menolak rencana pembangunan apartemen anggota DPR RI.
"PAN kalau misalkan kenaikan anggaran itu lebih banyak untuk pembangunan fisik seperti apartemen tadi tentu menolak," kata Yandri kompleks DPR Senayan, Rabu (16/8/2017).
Dirinya pun menyebut bahwa keputusan itu senada dengan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan yang menganggap apartemen terkesan elitis dan bermalas-malasan sehingga tidak tepat disematkan ke anggota dewan.
"Untuk di lingkungan gedung dewan yang dia wakil rakyat sebaiknya tidak ada apartemen itu, tapi kalau mau memperbaiki fasilitas yang lain untuk penunjang seperti kamar mandi dan lain sebagainya yang saat ini memang sangat memprihatinkan, tidak masalah," kata Yandri.
Sebelumnya, berbeda dengan Yandri, Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah ngotot soal pembangunan apartemen di komplek DPR. Menurutnya, itu akan lebih membuat kinerja DPR semakin efektif.
Bahkan, Fahri mengklaim pembangunan apartemen DPR telah disetujui oleh pemerintah, dalam hal ini kementerian PUPR.
"Uangnya dari pemerintah. Kami ini kan uangnya masih minta sama eksekutif. Mana ada DPR punya uang sendiri," kata Fahri di Komplek DPR Senayan, Selasa (15/8/2017).
Namun, Kementerian PUPR menolak klaim dari Fahri. Menurut Kabiro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh, pihaknya belum menerima surat resmi dari DPR terkait pembangunan apartemen anggota DPR.
"Tapi tadi Pak Menteri bilang baru ada telepon saja dari Ketua BURT DPR," kata Kabiro Komunikasi Publik Kementerian PUPR Endra Saleh Atmawidjaja kepada Tirto, Selasa (15/8/2017).
Perlu diketahui, rencana pembangunan apartemen DPR ini sejalan dengan permintaan DPR untuk menaikkan anggaran dari Rp4,8 triliun menjadi Rp5,7 triliun dengan Rp1,4 triliun untuk pembangunan apartemen.
Baca juga: Proyek Gedung Baru DPR Dikhawatirkan Berakhir Seperti E-KTP
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Yuliana Ratnasari
