tirto.id - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyatakan menolak rencana pembangunan gedung baru DPR. PPP juga menolak usulan pembangunan apartemen bagi anggota parlemen.
Ketua Umum DPP PPP Romahurmuziy (Romi) menyatakan alasan penolakan partainya ialah karena saat ini terjadi perlambatan pertumbuhan daya beli masyakarat di semua lini.
"Sangat tidak simpatik, saat ini terjadi penurunan daya beli masyarakat, tapi DPR mengajukan penambahan infrastruktur yang sama sekali bukan prioritas," kata Romi di Kompleks Parlemen Jakarta, Rabu (16/8/2017) seperti dikutip Antara.
Romi menilai seharusnya DPR bisa menunjukkan empati kepada rakyat dengan meningkatkan kinerjanya dan bukan malah menginginkan fasilitas baru.
Anggota Komisi XI DPR itu mencatat defisit keuangan dalam RAPBN 2017 mencapai 2,92 persen. Artinya, tinggal 0,08 persen lagi menuju ambang batas yang dipatok UU. "Kalau DPR menginginkan pembangunan gedung, tunjukkan kinerja dahulu. Buktikan bahwa DPR periode ini menunjukkan kinerja dahulu baru berbicara mengenai anggaran," kata Romi.
Dia menegaskan saat ini yang harus dibuktikan oleh DPR adalah peningkatan kinerja legislasi. Menurut Romi, apresiasi Presiden Joko Widodo dalam Sidang Tahunan MPR terkait kinerja legislasi DPR semestinya dimaknai anggota dewan sebagai sindiran. Faktanya, DPR di periode ini baru mengesahkan 14 UU.
"Angka 14 itu sendiri itu tentu jauh dari 59 prolegnas yang telah ditetapkan sejauh ini. Padahal DPR sudah memasuki tahun ketiga, ini tentu merupakan satu cambuk Presiden kepada DPR untuk lebih meningkatkan kinerja," kata Romi.
Romi berpendapat semua pihak, termasuk DPR, harus menghormati keputusan Pemerintah melakukan moratorium pembangunan gedung seperti tercantum dalam APBN yang diajukan ke DPR.
Penulis: Addi M Idhom
Editor: Addi M Idhom
