Indeks Pelanggaran Kampanye

Caleg Perindo yang diduga melakukan pelanggaran kampanye dituntut satu tahun penjara oleh JPU dan bisa berujung pada diskualifikasi.

Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan tidak terbukti melakukan pelanggaran kampanye saat menghadiri acara Pertemuan Tahunan IMF-Bank Dunia di Bali, Oktober lalu.

TKN Jokowi-Ma'ruf memastikan akan memenuhi panggilan Bawaslu RI terkait dugaan pelanggaran kampanye di media massa.

Sri Mulyani dan Luhut disodorkan 28 pertanyaan oleh Bawaslu RI.

Luhut dan Sri Mulyani diadukan karena meminta Managing Director IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim untuk berpose foto dengan satu jari.

Luhut dan Sri Mulyani diadukan karena meminta Managing Director IMF Christine Lagarde serta Presiden Bank Dunia Jim Yom Kim untuk berpose foto dengan salam satu jari.

Luhut dan Sri Mulyani dipanggil Bawaslu terkait dugaan pelanggaran kampanye.

Partai politik menuding pelanggaran kampanye yang banyak dilakukan caleg karena sosialisasi PKPU minim. Sementara KPU justru tuding pelanggaran karena partai masa bodoh.

Kinerja Bawaslu DKI Jakarta dianggap tanggung dan hasilnya membingungkan.

"Tetapi bisa juga ada faktor ketidaktahuan peserta pemilu dan masyarakat. Makanya upayanya mencegah ada sosialisasi Bawaslu"

Banyak calon anggota legislatif (caleg) yang tidak mengetahui aturan kampanye sehingga menyebabkan banyak yang melanggar aturan pemasangan alat peraga kampanye (APK).

Bawaslu RI memutuskan pemasangan iklan Joko Widodo-Ma'ruf Amin di sejumlah videotron di ibu kota melanggar aturan administrasi KPU.

"Apakah orang lain bisa mengatasnamakan kita tanpa ada surat kuasa? Kan itu poin utama dari semuanya," kata Fritz.

Berkas perkara dugaan pelanggaran kampanye oleh Caleg DPRD DKI David H. Rahardja, diserahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Utara.

Ada 128 dugaan pelanggaran administrasi yang sudah muncul sejak masa kampanye dimulai 23 September lalu.

"Jadi perlu waktu 14 hari ke depan kami akan panggil, periksa pelapor. Kemudian saksi pihak pelapor, terlapor, dan juga tentu pemeriksaan barbuk"

Hasto Kristoyanto mrnyatakan, pihaknya akan segera berdialog dengan KPU dan Bawaslu RI terkait persoalan iklan di Media Indonesia.

Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan dan Menkeu Sri Mulyani dilaporkan ke Bawaslu RI, terkait dugaan  pelanggaran kampanye saat menghadiri IMF.

"Aduh nanti banyak guru-guru dong yang diadukan. Guru-guru kan juga banyak yang begini [mengangkat satu jarinya]," tutur Hasto.

Iklan Jokowi-Ma'ruf terpampang di harian milik Surya Paloh Media Indonesia. Padahal pariwara kampanye di media massa baru diizinkan 21 hari sebelum masa tenang pemilu tiba.