Indeks Pdip

Menurut Sudding Jokowi memiliki pertimbangan terkait partai politik yang memberikan dukungan di Pilpres 2019.

Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengaku menyambut baik dukungan Perindo kepada Joko Widodo (Jokowi) untuk Pilpres 2019.

PDIP menganggap dukungan tersebut bersifat pragmatis. Sementara PAN menganggap itu biasa saja.

Politisi PDIP Eva Sundari menyatakan ucapan Arief sebagai manuver politik yang terlalu dini dilakukan.

Partai Gerindra akan meminta pertanggungjawaban Waketum Partai Gerindra Arief Poyuono yang telah mengeluarkan pernyataan kontroversial mengenai PDIP.

Terkait niat PDIP membawa tudingan Arief Poyuono ke ranah hukum, Fadli Zon mengaku hal itu bukanlah urusan dari Gerindra, melainkan pribadi Arief.

Baitul Muslimin Indonesia menganggap politisi Gerindra Arif Pouyono kurang membaca sehingga berujar PDIP dekat dengan PKI.

Demi mencegah terjadinya kesalahpahaman, Fadli mengaku telah diperintah Prabowo untuk mengklarifikasi ujaran Arief.

Arief sempat meminta maaf kepada Megawati terkait pernyataannya yang menyebut bahwa PDIP sering disamakan dengan PKI dan menipu rakyat.

Politikus PDI Perjuangan menolak ide pembentukan TGPF penyerangan terhadap Novel Baswedan.

Masinton meminta untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Ketua DPP PDIP menilai, pertemuan antara Partai Demokrat dan Gerindra merupakan bentuk dari proses komunikasi politik antarketua umum partai.

Meski ditinggalkan oleh Gerindra dan PAN, PDIP dan NasDem mengaku tetap akan bertahan di Pansus Hak Angket KPK.

Menurut Eddy, kesaksian Gamawan diperlukan karena yang bersangkutan pernah menyebut nama Agus Rahardjo saat menyampaikan keterangan di persidangan e-KTP.

Sebagai bakal calon gubernur yang belum mempunyai partai politik, Emil masih membuka peluang kepada partai lain untuk berkomunikasi dengannya.

Megawati Soekarnoputri menginstruksikan seluruh jajaran pengurus dan kader PDIP di Jawa Barat untuk memenangkan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018-2023.

Mega melarang TNI dan polisi ikut berpolitik karena sudah diberi senjata oleh negara untuk menjalankan fungsi dan perannya dalam menjaga pertahanan negara.

Menurut PDIP, Mahkamah Konstitusi telah menyerahkan penentuan angka presidential threshold kepada pembuat undang-undang.

Fraksi Partai Gerindra menghindari pemungutan suara atau voting sedangkan PDIP ingin mempercepat voting dalam legislasi RUU Penyelenggaraan Pemilu.

Partai Golkar optimistis dapat memperpendek jarak dengan PDIP dan mempertahankan posisi dua dalam Pemilu 2019 mendatang.