Indeks Pdip

Hubungan antara PDIP dengan Jokowi dinilai sedang tidak harmonis oleh Partai Demokrat.

Jokowi dinilai ingin melepaskan diri dari citra petugas partai yang dibentuk PDIP.

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) harus berproses terlebih dulu sebelum bertarung di pemilihan eksekutif tertinggi di negeri ini.

Eskalasi perseteruan antara PDIP dan Demokrat akibat "nyanyian" Setya Novanto di sidang korupsi e-KTP semakin meningkat.

Hilangnya dukungan Demokrat dinilai merugikan elektabilitas Jokowi.

PDIP menegaskan, tidak akan memenuhi permintaan Demokrat untuk mencopot Hasto dari posisi Sekretaris Jenderal partai.

Demokrat telah memberikan imbauan kepada seluruh DPC di 35 kabupaten/kota se-Jateng untuk menggalang dukungan.

"Ada baiknya PDIP dan Ibu Megawati mengganti posisi Sekjen saudara Hasto Kristiyanto dengan Sekjen baru," kata Boyke.

Masinton menegaskan, saling sahut antara politikus PDIP dan Demokrat itu tidak akan mengganggu rencana koalisi kedua partai.

PDIP memiliki elektabilitas 17,5 persen jika pemilu dilakukan saat ini di Sumut. Sementara Gerindra sebesar 6,5 persen.

Hasanuddin yakin bisa meraih banyak suara di Cirebon karena PDIP selalu menang di wilayah itu.

"Adalah aneh dan sulit dipercaya pernyataan itu keluar dari sebuah partai politik yang tengah berkuasa sekarang ini," kata Sekjen Partai Demokrat Hinca Pandjaitan.

"Saya enggak mau tanggapi. Biar pengadilan aja yang menjelaskan" ucap Gamawan.

"Tesis Hasto yang menyatakan seolah oposisi tidak mungkin korupsi adalah sesat, salah dan bentuk politik cuci tangan,” kata Ferdinand.

"Atas apa yang disebutkan oleh Setya Novanto, kami pastikan tidak benar, dan kami siap diaudit terkait hal tersebut"

"Ada juga ke Pramono Anung dan Puan Maharani $500 ribu," kata Setya Novanto.

Megawati menyampaikan beberapa rencana program kerja BPIP yang bisa disinergikan dan dilaksanakan bersama Polri.

Perubahan UU MD3 menguntungkan sejumlah pihak. Dua di antaranya PDI Perjuangan dan anggota DPR yang tersangkut kasus pidana.

Utut berterima kasih kepada Megawati yang telah memberinya kesempatan menjadi pimpinan DPR.

Partai Golkar dan PDIP akan melakukan evaluasi UUD'45 hasil amandemen keempat.