tirto.id - Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA periode 27 April-5 Mei 2018 menyatakan elektabilitas Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menurun akibat isu korupsi proyek E-KTP yang menerpa Menko PMK Puan Maharani dan Menseskab Pramono Anung.
10,7 persen responden dalam survei tersebut menyatakan tidak akan memilih PDIP pada Pemilu 2019 apabila Puan dan Pramono terbukti terjerat kasus korupsi E-KTP. Sementara, 77 persen responden menyatakan tetap memilih partai berlambang banteng tersebut dan 12,3 persen tidak menjawab.
Angka ini berbanding lurus dengan persepsi 51,7 persen responden yang menyatakan keterpilihan sebuah partai bisa menurun akibat skandal internalnya. Sementara, 75,5 persen menyatakan akan memilih sebuah partai dengan pertimbangan capres yang didukung partai tersebut.
Akan tetapi, dalam survei ini PDIP masih bertengger di urutan pertama elektabilitas parpol dengan 21,7 persen. Disusul Golkar dengan 15,3 persen dan Gerindra dengan 14,7 persen. Ketiganya memiliki elektabilitas tinggi karena terasosiasikan dengan pilihan capresnya, yakni PDIP dan Golkar untuk Jokowi dan Gerindra untuk Prabowo.
Nama Pramono dan Puan terseret dalam kasus korupsi E-KTP setelah disebut oleh tersangka kasus tersebut, Setya Novanto, dalam persidangan di pengadilan Tipikor pada 22 Maret 2018 lalu.
Kedua politikus PDIP tersebut disebut Novanto menerima uang korupsi E-KTP sebesar 500.000 dolar AS dari tersangka Made Oka Masagung. Namun, pernyataan tersebut segera dibantah sejumlah pengurus teras dan politikus PDIP. Mereka menilai pernyataan mantan Ketua DPR tersebut hanya sebatas upaya menjadi justice collaborator yang pada akhirnya ditolak oleh KPK.
Akibat pernyataan Novanto pula, terjadi ketegangan antara Demokrat dan PDIP. Saat itu Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto melakukan pembelaan terhadap Puan dan Pramono dengan menyudutkan Demokrat, sehingga memancing komentar keras dari Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan dan sejumlah politikus partai berlambang mercy tersebut.
Sampai saat ini, KPK belum melakukan pemeriksaan terhadap Puan dan Pramono. Kedua politikus PDIP tersebut pun belum terbukti menerima aliran dana korupsi E-KTP.
Survei LSI Denny JA mengikutsertakan 1200 responden dengan metode multistage random sampling. Margin galat yang digunakan sebesar lebih kurang 2,9 persen.
Penulis: M. Ahsan Ridhoi
Editor: Alexander Haryanto
