Indeks Partai Gerindra

Sufmi Dasco Ahmad membenarkan pernyataan bakal calon Wakil Gubernur DKI Jakarta yang diusung duet Gerindra dan PKS, Sandiaga Uno, terkait besarnya biaya kampanye Pilkada.

Mensesneg Pratikno mengaku tidak mengetahui motif apa yang sebenarnya sedang direncanakan terhadapnya terkait kabar yang menyebutkan bahwa ia telah bertemu dengan para petinggi Partai Gerindra, termasuk Prabowo Subianto.

Menurut Fadli Zon, salah satu alasan partainya mempertimbangkan nama Anies Baswedan untuk maju dalam Pilkada DKI Jakarta karena pernah menjabat sebagai menteri.

Partai Gerindra dan PKS akhirnya mengusung pasangan Anies Baswedan Sandiaga Uno pada Pilkada DKI 2017 mendatang. Pasangan ini akan bersaing dengan kandidat lain, seperti Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni serta Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat.

Partai Gerindra akan mengusung calonnya maju dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain karena tidak memiliki cukup kursi untuk mengusung calon sendiri.

Hidayat Nur Wahid menyatakan, dukungan partai oposisi tidak serta merta membuat pengawasan legislatif lemah. Pasalnya, selain Indonesia tak menganut sistem partai berkuasa dan oposisi, kenyataan di parlemen membuktikan bahwa partai yang berada di barisan pemerintah pun tak selalu mendukung kebijakan pemerintah secara membabi-buta.

Aristo Purboadji, anggota Fraksi Gerindra di DPRD DKI Jakarta menolak menandatangani surat edaran Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang bertujuan untuk memakzulkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Pasalnya, ormas yang diduga menekan Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik untuk menggulirkan HMP, tidak jelas.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengatakan, partainya membuka peluang apabila PDI Perjuangan ingin berkoalisi dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017. Sebelumnya hal tersebut juga dilontarkan oleh anggota fraksi PDIP di DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, yang mengatakan partainya juga terbuka untuk berkoalisi dengan partai manapun, termasuk Gerindra asalkan mendapatkan persetujuan dari Megawati.

Bakal calon gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta dukungan ke Partai Demokrat terkait dengan rencananya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 setelah sebelumnya mendaftarkan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) Prabowo Subianto tidak mempersoalkan keputusan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok maju melalui jalur independen pada pemilihan kepala daearh (pilkada) DKI Jakarta 2017 mendatang.

Prabowo Subianto melontarkan sindiran bagi para pemimpin yang gemar berkata kasar. Menurut Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) ini, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang sikap dan tutur katanya mengedepankan kesopanan dan kesantunan.

Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Budi Waseso (Buwas) masuk radar Partai Gerindra dalam penjaringan kandidat calon gubernur DKI Jakarta dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2017 mendatang.

Sikap pemerintah Indonesia yang mengajak negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI) untuk memboikot produk-produk Israel mendapat dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia. Sikap ini dinilai sebagai bentuk tekanan terhadap Israel yang melakukan invasi terhadap Palestina.

Wali Kota Bandung, Ridwan Kamil, menegaskan tidak akan maju ke Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017. Keputusan ini memperoleh apresiasi positif dari DPD Partai Gerindra Jawa Barat. Gerindra memberi dukungan kepada Ridwan Kamil untuk menyelesaikan tugasnya di Bandung.

Partai Gerakan Indonesia Raya mempertimbangkan akan mengusung pengusaha nasional, Sandiaga Uno, untuk maju sebagai salah satu kandidat calon gubernur di Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017 mendatang.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau yang lebih dikenal sebagai UU KPK. Namun, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) tampaknya belum puas dengan keputusan Presiden Jokowi tersebut.