Gerindra menjadi salah satu partai yang dengan tegas menolak hak angket terhadap KPK, bahkan anggota Fraksi Partai Gerindra walk out dari Rapat Paripurna, kini Gerindra siap masuk Pansus Hak Angket dengan dalih menaati putusan rapat.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berencana menggandeng Partai Gerindra untuk membentuk koalisi di Pilgub Jabar 2018 agar bisa mengulangi kemenangan di Pilkada DKI Jakarta 2017.
Komisi III DPR RI berencana menggulirkan dan membentuk pansus hak angket untuk mendesak KPK membuka rekaman BAP tersangka pemberi keterangan palsu e-KTP Miryam S. Haryani.
Ridwan Kamil tidak mempermasalahkan sikap bekas pendukungnya Partai Gerindra yang menutup peluang memberikan dukungan ke Wali Kota Bandung itu dalam Pilgub Jabar 2018.
Mulyadi mengaku bahwa Partai Gerindra tak merasa kecolongan atas deklarasi Ridwan Kamil dan menganggap langkah Partai Nasdem merupakan improvisasi semata.
Gerindra mulai membidik bakal calon gubernur Jawa Barat. Lima tokoh Jabar masuk dalam bidikan mereka. Tapi partai ini harus berkoalisi dengan partai lain untuk bisa mengusung calon gubernur Jabar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat, Iwa Karniwa masuk dalam radar Partai Gerindra dalam pemilihan gubenur dan wakil gubernur Jawa Barat pada Pilgub 2018.
Partai Gerindra optimistis pernyataan dukungan Keluarga Cendana untuk Anies-Sandiaga akan mengerek perolehan suara pasangan ini di putaran kedua Pilkada DKI Jakarta 2017.
Wakil Ketua Partai Gerindra Fadli Zon mengaku Partai Gerindra sudah mengonfirmasi tidak adanya aliran dana korupsi e-KTP yang diterima oleh Anggota DPR Komisi II dari Partai Gerindra.
Menjelang putaran ke-2 Pilkada DKI Jakarta, Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto menyatakan memiliki rencana untuk menemui Ketua Umum Partai Demokrat, SBY. Tapi, ia juga punya rencana menemui Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.
Pertemuan antara SBY dan Prabowo terkait rencana koalisi dalam Pilkada DKI Jakarta putaran kedua masih samar. Isu pertemuan dihembuskan oleh Wakil Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Andre Rosiade.
Fadli Zon menduga bahwa keputusan Kemendagri yang kembali mengangkat Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta melanggar UU KUHP dan UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
"Prabowo itu kuat bisa jadi senjata. Tapi kalau nggak kuat lagi, kita cari senjata-senjata baru. Kita cari Prabowo-prabowo lain. Saya tahu kelemahan saya," kata Prabowo dalam pidatonya.