Indeks Partai Demokrat

Jajak Pendapat Tunjukkan Hillary Unggul Atas Trump
Sekitar 46 persen responden pada jajak pendapat Reuters/Ipsos menyatakan mendukung bakal calon presiden dari Partai Demokrat Hillary Clinton, sedangkan 35 persen menyatakan mendukung Donald Trump dari partai Republik. Dukungan pada Hillary tidak terlepas dari serangan yang ia lakukan terhadap kebijakan Trump dan menyebut Trump tidak layak secara temperamen untuk menjadi presiden.

Demokrat Galau Tentukan Cagub untuk Pilkada Jakarta
Demokrat mengisyaratkan mendukung Ahok pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Pasalnya, menurut Ruhut Sitompul, Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengajarkan pentingnya rasionalitas dalam mengusung calon kepala daerah.

Soekarwo Kembali Pimpin Partai Demokrat Jatim
Tokoh masyarakat Jawa Timur Soekarwo, yang juga merupakan Gubernur provinsi tersebut, untuk kedua kalinya terpilih sebagai ketua Partai Demokrat provinsi Jawa Timur secara aklamasi untuk periode 2016-2021. Ia berjanji akan menyelesaikan segala janji-janji dan program kerja yang belum rampung pada masa kepemimpinannya dalam periode 2011-2016.
Yusril Cari Dukungan ke Partai Demokrat
Bakal calon gubernur DKI Jakarta sekaligus Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB), Yusril Ihza Mahendra meminta dukungan ke Partai Demokrat terkait dengan rencananya maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2017 setelah sebelumnya mendaftarkan diri ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra.

Yusril Ambil Formulir Penjaringan Cagub Partai Demokrat
Setelah mengambil formulir pendaftaran calon gubernur (cagub) DKI Jakarta dari Partai Gerindra dan PDIP, Yusril Ihza Mahendra hari ini mengambil formulir dari Partai Demokrat.

Demokrat Resmi Buka Pendaftaran Balon Gubernur Jakarta
Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat DKI Jakarta resmi membuka pendaftaran bakal calon (balon) gubernur dan balon wakil gubernur DKI Jakarta pada pilkada serentak tahun 2017.

SBY Sebut Jokowi
Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan pencapaian kepemimpinannya selama 10 tahun menjabat Presiden RI merupakan data dan fakta yang tidak mengada-ada.

Pengamat: Ani Belum Tentu Berhasil Bangun Dinasti Politik
Pengamat politik Universitas Andalas (Unand), Padang, Sumatera Barat (Sumbar), Edi Indrizal menilai langkah yang diambil Partai Demokrat untuk mempersiapkan Ani Yudhoyono (Ani) sebagai calon presiden 2019 sebagai upaya membangun dinasti.

Saan Mustopa Angkut Mantan Kader Partai Demokrat ke NasDem
Saan Mustopa telah resmi angkat kaki dari Partai Demokrat dan bergabung dengan Partai Nasional Demokrat.

Partai Demokrat Adakan "SBY Tour de Java"
Mantan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan para petinggi Partai Demokrat berkeliling Pulau Jawa dalam agenda bertajuk “SBY Tour de Java”. Program ini digagas sebagai salah satu cara untuk mendukung Partai Demokrat dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada 2017 dan 2018 mendatang.

RUU KUHP Akan Akomodir Hukum Adat
Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia akan mengakomodasi hukum adat dalam Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Ahok Dilawan? Ruhut Sitompul: Berat!
Politisi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meyakini bahwa Gubernur DKI Jakarta incumbent, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, akan memenangkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta pada 2017 nanti. Tokoh politik yang juga dikenal sebagai advokat ini menilai calon-calon lain akan sangat berat menggeser posisi Ahok di Pemilihan Gubernur (Pilgub) mendatang.

Partai Hanura Setuju Revisi UU KPK Ditunda
Partai Hati Nurani Rakyat setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo yang memutuskan untuk menunda pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau UU KPK. Hal tersebut diungkapkan oleh Sekretaris Fraksi Partai Hanura di Dewan Perwakilan Rakyat, Dadang Rusdiana.

Ini Alasan Partai Demokrat Belum Sepakati Revisi UU KPK
Partai Demokrat hingga saat ini belum menyepakati revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK). Lantas, apa alasan Partai Demokrat enggan menyetujui revisi UU KPK yang saat ini masih dibahas di tataran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) itu?
Masuk tirto.id









