Indeks Partai Buruh

Buruh perempuan seringkali berada dalam daya tawar yang rendah takut kehilangan pekerjaan sehingga rentan menjadi korban pelecehan seksual.

Partai Buruh dukung Ganjar, Anies, Said Iqbal, Najwa Shibab, bagaimana elektabilitas capres 2024 terbaru?

Ketum Partai Buruh Said Iqbal menjanjikan regulasi dalam menghadapi pasar kerja, revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital untuk Gen Z dan milenial.

Partai Buruh dan berbagai serikat pekerja akan menggelar aksi unjuk rasa di Istana Negara & Mahkamah Konstitusi dalam rangka Hari Buruh 2023.

Menurut tim pemenangan Partai Buruh, buruh dan Partai Buruh adalah dua entitas yang menyatu dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain.

Said Iqbal mengatakan angka parliamentary threshold 4% tak memiliki kontribusi signifikan dalam proses pembuatan kebijakan.

Partai Buruh akan membangun Koalisi Orang Kecil dengan partai politik non-parlemen dan partai baru demi menghadapi koalisi besar.

Partai Buruh akan mengajukan gugatan judicial review ke MK terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja, Sabtu (15/4/2023) mendatang.

Sembilan alasan KSPI menolak Perppu Cipta Kerja disahkan DPR. Mulai dari upah minimum hingga cuti haid.

KSPI akan menggelar aksi mogok kerja melibatkan 5 juta orang dari 100 ribu pabrik tersebar di Indonesia setelah Lebaran Idulfitri 2023.

Presiden Partai Buruh Said Iqbal menyebut demo dimajukan tanggalnya menjadi hari ini karena tak ingin kecolongan lagi dari DPR RI.

Aksi mendukung tokoh populer daripada membangun koalisi dinilai lebih efektif karena figur yang dipilih publik, bukan koalisi.

Partai Buruh menegaskan tidak akan berkoalisi dengan partai politik lain dalam Pemilu 2024, terutama dengan sembilan partai di DPR RI.

Presiden Partai Buruh, Said Iqbal mengatakan suara yang akan direbut berasal dari kalangan buruh, pekerja, tani, hingga nelayan.

Berikut adalah jadwal, syarat dan cara daftar caleg Partai Buruh 2024-2029.

Berikut adalah ideologi Partai Buruh, termasuk sejarah dan nomor urut Pemilu 2024.

Buruh akan menggelar aksi besar-besaran serempak di berbagai daerah dengan tuntutan menolak Perppu Ciptaker dan RUU Kesehatan.

Partai Buruh tidak ingin pengelolaan dana haji dilakukan secara ugal-ugalan sehingga diperlukan audit publik untuk mencermatinya.

Polisi meminta massa buruh mematuhi undang-undang terkait aksi demonstrasi di kawasan Istana Negara.