Indeks Pansus Hak Angket Kpk

Fraksi PAN menolak rencana Pansus Hak Angket KPK berkonsultasi dengan Presiden Joko Widodo sebelum melaporkan temuannya di Sidang Paripurna DPR.

Hari ini DPR batal menggelar rapat pimpinan (Rapim) untuk membahas rencana Pansus Hak Angket KPK berkosultasi ke Presiden Jokowi.

Rapim DPR, pada Selasa besok, akan membahas permintaan Pansus Angket KPK berkonsultasi dengan Presiden Jokowi.

Menurut Akbar, pemaksaan semacam itu bisa memperlemah posisi KPK dalam memberantas korupsi.

KPK menegaskan kunjungan yang dilakukan ke beberapa partai politik murni untuk mendiskusikan pembangunan integritas partai.

Pansus Hak Angket KPK meminta penambahan masa kerja karena merasa masih perlu untuk mendalami temuan-temuan mereka.

CSIS memprediksi keberadaan PDIP dalam Pansus Hak Angket KPK tak mempengaruhi elektabilitas Joko Widodo dalam Pilpres mendatang. Alasannya, tren elektabilitas Jokowi justru terus meningkat.

Komisi III menilai penyadapan bukan hanya hak KPK.

Agus mengatakan pernyataan itu tidak ditujukan kepada lembaga tetapi individu.

Setyo Wasisto menegaskan biarlah wacana itu menjadi urusan DPR dan KPK.

Agun Gunanjar menginginkan pro dan kontra kinerja Pansus Hak Angket KPK disudahi. Ketua Pansus Hak Angket itu berharap dapat bicara baik-baik terkait 11 rekomendasi Pansus dengan KPK.

Pertemuan antara Komisi III dan pimpinan KPK akhirnya akan berlangsung hari ini, setelah minggu lalu sempat batal diadakan.

Pimpinan KPK dipastikan akan menghadiri rapat dengar pendapat di Gedung Nusantara DPR Jakarta yang sudah dijadwalkan hari ini.

Pimpinan dan anggota pansus terdiri dari fraksi-fraksi pendukung koalisi pemerintah.

Direktur Lingkar Madani, Ray Rangkuti, melihat pelemahan KPK sebagai pengkhianatan atas salah satu tujuan Reformasi: menghilangkan KKN.

Apabila memang ada mediasi yang ingin diupayakan oleh KPK tersebut, kepolisian akan menyambut baik upaya itu.

Kapolri harusnya bisa lebih menegaskan kepada anak buahnya di kepolisian agar tidak melanjutkan perseteruan dengan KPK yang bisa berpengaruh pada proses pemberantasan korupsi.

Juru Bicara KPK menyatakan sebagian pimpinan masih sibuk dengan agenda masing-masing.

Febri Diansyah menyatakan pimpinan KPK tidak bisa hadir karena ada tugas-tugas lain yang harus diselesaikan.

Bambang bahkan mengungkapkan, sejak kepemimpinan Presiden Soekarno sudah ada berbagai upaya untuk membubarkan lembaga antikorupsi.