Indeks Pansus Hak Angket Kpk

Bambang bahkan mengungkapkan, sejak kepemimpinan Presiden Soekarno sudah ada berbagai upaya untuk membubarkan lembaga antikorupsi.

Komisi III DPR mengancam akan melaporkan Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri terkait pernyataannya yang akan menjerat Pansus Hak Angket KPK dengan Pasal 21.

KPK belum mengetahui soal rencana Komisi III DPR RI yang akan melaporkan Ketua KPK Agus Rahardjo ke Bareskrim Polri.

Pimpinan KPK Agus Rahardjo memberikan penjelasan ihwal kehadiran Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman dalam rapat Pansus Hak Angket KPK pada Selasa (29/8/2017) lalu.

Pansus Hak Angket DPR terkait kinerja KPK akan memanggil pimpinan KPK sebelum 28 September dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Jimly Asshiddiqie mengatakan, semestinya Dirdik KPK tunduk terhadap keputusan pimpinan lembaga antirasuah.

KPK masih menggelar sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) terkait Aris Budiman yang hadir dalam Pansus Hak Angket di DPR.

KPK belum memastikan apakah telah terjadi pelanggaran oleh Aris Budiman yang menghadiri rapat dengar pendapat Pansus Hak Angket terkait Tugas dan Kewenangan KPK pada Selasa lalu.

KPK mengatakan kehadiran Direktur Penyidikan (Dirdik) KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman pada rapat Pansus Hak Angket KPK bukan mewakili kelembagaan KPK.

Aris mengatakan Novel Baswedan sosok yang terlalu powerful di KPK.

Direktur Penyidikan KPK Brigjen (Pol) Aris Budiman membantah meminta uang pengamanan kasus korupsi e-KTP senilai Rp2 miliar.

Aris Budiman tetap memenuhi undangan Pansus Hak Angket meski dilarang pimpinan KPK.

Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Masinton Pasaribu menyatakan ada dugaan mafia penyitaan aset di KPK karena beberapa aset sitaan tidak diketahui keberadaannya.

Pansus Hak Angket KPK meminta keterangan LPSK terkait UU tentang Perlindungan Saksi dan Korban soal kewenangan mengelola rumah aman (safe house).

ICW menilai panitia khusus hak angket KPK di DPR RI hanya mencari-cari kesalahan KPK.

Pansus KPK memastikan akan tetap fokus dan tak akan terpengaruh dengan kritik yang dilontarkan Indonesian Corruption Watch (ICW) tentang kinerja pansus selama ini

Namun, Masinton tak mempermasalahkan bila ada pihak-pihak yang ingin undang-undang KPK direvisi.

Menanggapi kesimpulan sementara Pansus Hak Angket DPR yang mengarah pada revisi UU No.30/2002 tentang KPK, Wapres meminta revisi UU harus mengarah pada penguatan lembaga antirasuah tersebut.

Pansus Hak Angket KPK akan memanggil KPK untuk mengklarifikasi hasil kesimpulan sementara yang diperoleh Pansus sebelum diambil kesimpulan akhir.

KPK menghormati putusan kasasi MA soal pengembalian uang pribadi mantan hakim Syarifuddin Umar Rp100 juta.