Indeks Panglima Tni

Panglima TNI diminta melakukan evaluasi internal dan pengawasan atas penggunaan pasukan di Papua.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa membantah tak meloloskan anak KSAD Jenderal Dudung Abdurachman dalam seleksi Akmil.

Effendi menyinggung sejumlah persoalan pribadi yang terjadi antara Andika dan Dudung. Salah satunya, isu anak Dudung yang gagal masuk Akademi Militer.

Jokowi tegaskan proses hukum penting dilakukan agar kepercayaan publik terhadap TNI terjaga. Ia ingin kasus pembunuhan 4 warga diusut tuntas.

DPR mendorong Panglima TNI mengevaluasi penggunaan senjata api oleh anak buahnya. Hal ini guna merespons kasus Brigjen TNI NA yang menembaki kucing.

Aparat gabungan TNI dan Polri masih memburu Kopda M yang menghilang dari kesatuannya usai peristiwa penembakan terhadap istrinya.

Dokter forensik yang disiapkan TNI untuk membantu autopsi ulang Brigadir J merupakan permintaan dari Perhimpunan Dokter Forensik Indonesia.

TNI AL akan terlibat dalam autopsi jenazah Brigadir J apabila telah mendapat restu dari Panglima TNI dan Kepala Staf TNI Angkatan Laut.

Danpaspampres sebelumnya, Mayjen TNI Tri Budi Utomo dipromosikan menjadi Pangdam VI/Mulawarman.

Mantan Panglima TNI Marsekal Purnawirawan Hadi Tjahjanto resmi menjadi Menteri Agraria Tata Ruang dan Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Andika mengungkapkan keterlibatan TNI dalam proses distribusi bantuan minyak goreng semata-mata untuk mempercepat jalannya penyaluran.

Penjelasan Panglima TNI sangat penting agar masyarakat tidak bingung dengan fenomena penegakan hukum dalam dugaan korupsi pengadaan Heli AW-101.

Panglima TNI mendukung keputusan pemerintah yang memilih Kabinda Sulawesi Tengah sebagai Penjabat Bupati Seram Bagian Barat.

Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa akan menjadi saksi pernikahan adik Jokowi dengan Ketua MK Anwar Usman.

Penarikan prajurit TNI ke satuan asalnya karena eskalasi ancaman terorisme di Poso sudah semakin kecil.

Penghentian penyidikan terhadap lima tersangka dari unsur TNI menjadi pertanyaan, padahal tersangka dari pihak swasta tetap bergulir.

Terobosan baru kembali terjadi di era Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, terkait penghapusan syarat keturunan PKI.

Gugatan ini dilayangkan atas Keputusan Panglima TNI Andika soal pengangkatan Mayjen TNI Untung Budiharto sebagai Panglima Kodam Jaya.

Panglima TNI mengatakan, keturunan PKI boleh daftar prajurit TNI dengan merujuk Tap MPRS 25 Tahun 66.

Menurut Jenderal Andika, larangan keturunan PKI mendaftar TNI tak memiliki dasar hukum.