Indeks Pailit

Suspensi saham TELE dilakukan untuk menjaga agar perdagangan efek di bursa saham Indonesia tetap berjalan dengan teratur, wajar, dan efisien.

Putusan pailit ini ditetapkan PN Jakarta Pusat dalam sidang pada 29 Agustus 2025.

Perusahaan menyatakan ketidakmampuannya untuk melakukan reorganisasi, sehingga mengajukan kebangkrutan ke pemerintah.

Beberapa anak perusahaan di luar AS tidak termasuk dalam proses kepailitan ini dan akan tetap beroperasi seperti biasa.

Partai Golkar mengaku tidak setuju Badan Pelaksana Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) mengakuisisi atau mengambil alih Sritex.

Anggota DPR mengusulkan agar pemerintah mengambil alih PT Sri Rejeki Isman (Sritex) melalui Danantara.

Wamenaker beralasan, status buruh PT Danbi perlu diperjelas agar bisa hak pesangon karena buruh sudah tidak digaji sejak Februari 2025.

Kurator Sritex membuka opsi untuk menyewakan alat berat milik perusahaan itu kepada para investor supaya operasional pabrik tetap bisa berjalan.

Noel mengaku Kemnaker akan mencari industri yang bersedia menerima korban PHK PT Sritex tanpa syarat dan tanpa batas umur.

Para anggota serikat pekerja berharap perusahaan membayar uang pesangon serta uang jasa bekerja selama di PT Sritex yang akan berhenti bekerja Maret 2025.

Pemerintah bisa menyiapkan skema penyelamatan Sritex, seperti take over, bailout, atau going concern, tetapi tetap harus diawasi dan perlunya bantuan dana.

Agus ingin Sritex tetap berproduksi agar Sritex bisa tetap mengirimkan produk sesuai kontrak yang sudah ditandatangani, terutama pengiriman ke luar negeri.

Putusan Kasasi ini mempertegas putusan Pengadilan Niaga Semarang sebelumnya, yang menguatkan status kepailitan bagi Grup Sritex.

Iwan Setiawan Lukminto menegaskan pihaknya tidak pernah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap karyawan.

Menteri Perdagangan, Budi Santoso, justru menyebut kehadiran Permendag 8/2024 berupaya melindungi industri tekstil dari gempuran produk impor.

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani Chaniago, menilai, permasalahan Sritex harus segera ditangani atau menjadi preseden buruk di era Prabowo.

Airlangga menyebut hanya dengan cara ekspor pabrik Sritex dapat terus berjalan dan tetap hidup.

Menteri Ketenagakerjaan, Yassierli, juga memastikan pemerintah tidak akan mengambil alih perusahaan Sritex setelah dinyatakan pailit oleh PN Semarang.

Prabowo memerintahkan Kementerian Perindustrian, Kemenkeu, Menteri BUMN, dan Menteri Tenaga Kerja untuk mengkaji beberapa opsi & skema penyelamatan Sritex.

Kemnaker juga meminta anak usaha PT Sritex ikut memenuhi hak pegawai hingga putusan di tingkat Mahkamah Agung.