Indeks Ott Kpk

Menurut Basaria, para politikus dan birokrat yang terjerat pidana korupsi akan kehilangan rasa hormat dari masyarakat.

Tiga orang saksi akan diperiksa untuk M Kabil Mubarok yang telah menjadi tersangka dalam kasus itu.

Dalam kasus ini KPK telah menetapkan empat tersangka itu, yakni Sugito, Jarot Budi Prabowo, Rochmadi Saptogiri dan Ali Sadli.

KPK merekomendasikan pengelolaan dana desa "ganti mesin" agar lebih sederhana dan tidak tumpang tindih.

Juru bicara KPK Febri Diansyah tidak ambil pusing terhadap pihak yang menganggap KPK hanya mengurusi kasus kecil di pedesaan.

Menurut Muhaimin, dana desa tidak mungkin dikorupsi karena dana tersebut langsung diberikan dari Kementerian Keuangan ke kepala desa bila tidak ada oknum yang bermain di bawah.

Jaksa Agung HM Prasetyo meminta publik tidak menggeneralisasi seluruh jaksa seperti oknum jaksa yang terkena OTT KPK.

Menurut Laode, awal mula kasus ini dilaporkan oleh LSM terkait dengan penyelewengan Dana Desa.

Agus menganggap kasus itu merupakan sebuah keterlanjuran. Tapi, ke depannya ia berharap ada perbaikan tata kelola dana desa.

DPD Partai Demokrat Jawa Timur menyatakan Bupati Pamekasan Achmad Syafii, yang kemarin ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi, bukan pengurus partai.

Pasca-penangkan Bupati Pamekasan, KPK menyebutkan empat celah dana desa menjadi faktor yang rentan disalahgunakan.

KPK resmi menetapkan Bupati Pamekasan Ahmad Syafii sebagai tersangka.

Febri menjelaskan bahwa orang-orang yang ditangkap KPK itu akan dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk menjalani pemeriksaan.

Achmad Syafii memiliki rekam jejak politik cukup panjang dan sangat berpengaruh di Kabupaten Pamekasan, Madura.

KPK menyatakan ada unsur penyelenggara negara dan PNS yang diamankan dalam OTT di Pamekasan, Jawa Timur.

Bupati Pamekasan ikut dibawa serta oleh tim KPK setelah tim penyidik ini keluar dari ruangan penyidikan di Mapolres Pamekasan, Rabu siang.

Polda Jawa Timur mengaku hanya membantu tim dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan OTT di Pamekasan.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membenarkan adanya operasi tangkap tangan di Kabupaten Pamekasan, Madura, Jawa Timur.

Kantor Inspektorat Pemkab Pamekasan dan Kejaksaan Negeri setempat disegel pasca OTT KPK.

KPK kembali melakukan Operasi tangkap tangan (OTT), kali ini disinyalir melibatkan pejabat di Kejaksaan Negeri Pamekasan, Jawa Timur.