Indeks Ott Kpk

KPK akan mempelajari dokumen-dokumen yang ditemukan untuk menelusuri kaitannya dengan perkara ini.

KPK tidak mempermasalahkan terkait beredarnya foto jaksa memegang kertas dengan tulisan "#OTTRecehan" yang menjadi viral.

KPK  akan menelusuri terkait modus lain dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI soal pemberian opini WTP di Kemendes PDTT.

KPK telah menyegel dan menyita sejumlah uang terkait operasi tangkap tangan di Bengkulu.

KPK memiliki waktu maksimal 24 jam untuk menentukan status ketiga orang yang terjaring dalam operasi tangkap tangan di Bengkulu.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari KPK terkait kasus yang menyeret jaksa di Kejati Bengkulu itu.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Bengkulu, Ahmad Fuadi membenarkan adanya penangkapan yang melibatkan salah seorang jaksa tersebut.

KPK masih terus mendalami sumber uang pasca Operasi Tangkap Tangan (OTT) kasus dugaan suap Provinsi Jawa Timur tahun 2017.

Dalam penggeledahan itu, KPK berhasil menyita sejumlah dokumen, barang bukti elektronik, dan juga ada sejumlah uang dalam rupiah.

KPK menahan enam tersangka dugaan tindak pidana korupsi pemberian suap kepada Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki.

KPK mengumumkan ada penerima suap, yakni terkait pengawasan penggunaan anggaran dan revisi Peraturan Daerah di provinsi Jawa Timur tahun 2017, yang belum tertangkap.

KPK telah menetapkan enam tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK yang dilakukan di Surabaya dan Malang, Jawa Timur.

KPK menetapkan Ketua Komisi B DPRD Provinsi Jawa Timur Mochamad Basuki sebagai tersangka kasus dugaan suap bersama lima orang lainnya. Dua tersangka lain ialah pimpinan di Dinas Pertanian dan Dinas Peternakan Pemprov Jatim.

Sejumlah pimpinan fraksi di DPRD Jawa Timur membantah terkena OTT KPK terkait keterlibatannya dengan dugaan kasus suap di DPRD Jatim tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi rencananya akan membawa sejumlah orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Surabaya ke kantor KPK di Jakarta pada hari ini.

Febri menjelaskan bahwa KPK masih perlu menambah informasi sebanyak mungkin dari para saksi terkait proses yang terjadi di Kemendes PDTT.

KPK akan memeriksa Sekjen Kemendes PDTT Anwar Sanusi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap terhadap pejabat BPK RI terkait pemberian opini WTP di kementerian itu.

Isma menjelaskan, pengecualian tersebut lantaran ditemukannya permasalahan signifikan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan Pemprov terkait aset tetap.

Opini WTP yang disematkan oleh BPK terhadap laporan keuangan kementerian dan lembaga pemerintah tak jadi jaminan organisasi bersangkutan bersih dari penyimpangan.

Sistem pengawasan di internal BPK harus lebih transparan demi mencegah berulang-ulangnya praktik suap predikat kinclong BPK.