Indeks Ott Kpk

Dalam OTT kali ini, KPK mengamankan 7 orang, salah satunya adalah kepala daerah di kabupaten, di Jawa Barat.

Latif menegaskan, semua kendaraan yang disita KPK dibeli sebelum tahun 2015.

Vonis yang diterima Gubernur Bengkulu nonaktif, Ridwan Mukti dan istrinya lebih berat.

"Ya dilihat dulu lah, barang yang mana dari kejahatan mana yang bukan. Nggak musti harus diambil semua kan?" kata Latif.

Hanya satu mobil mewah Abdul Latif yang dilaporkan dalam LHKPN.

"Tidak ada rekomendasi KY yang tidak ditindaklanjuti. Yang tidak ditindaklanjuti sudah masuk teknis. Mahkamah Agung juga menjaga demi independensi hakim," tegas Sunarto.

Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan hakim Pengadilan Negeri (PN) Tangerang, Wahyu Widya Nurfitri, dan seorang panitera pengganti pada PN Tangerang, Tuti, sebagai tersangka kasus suap senilai Rp 30 juta. 

Penegak hukum kerap terlibat korupsi karena mentalitas hakim yang lemah dan minimnya pengawasan dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Kedua ruangan tersebut telah dipasangi garis KPK seusai lembaga antirasuah melakukan OTT dan menangkap tujuh orang di PN Tangerang.

"Praktek suap dan isu jual beli perkara ini juga selalu menghiasi sidang MKH pada setiap tahunnya," kata Juru Bicara KY Farid Wajdi.

Febri mengatakan ke tujuh orang yang diamankan terdiri atas sejumlah unsur yakni pihak swasta pengacara Panitera dan juga Hakim.

Agus Rahardjo akan mengumumkan OTT tersebut dalam konferensi pers besok.

Mahkamah Agung mengaku kecolongan atas penangkapan itu seorang panitera di Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

KPK menangkap seorang panitera Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin (12/3/2018). Pihak Mahkamah Agung (MA) membenarkan penangkapan tersebut.

Korupsi yang melibatkan politik dinasti marak terjadi karena parpol tidak menganggapnya sebagai sebuah persoalan dengan justifikasi setiap orang berhak dipilih.

Maraknya politik uang di Pilkada yang kemudian membuat biaya politik menjadi mahal.

Marianus kembali menjalani pemeriksaan di KPK. Ia diduga menerima suap dari pihak swasta penggarap proyek di Kabupaten Ngada, NTT.

Asrun dan Adriatma ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan 2 tersangka lain.

Haedar mengajak seluruh komponen masyarakat, terutama partai politik untuk membenahi budaya politik di Indonesia yang cenderung transaksional.

KPK membawa empat orang hasil penindakan di Kendari untuk dimintai keterangan lebih intensif terkait dugaan perkara korupsi.